Presiden Jokowi: Hati-Hati Mengenai Kelonggaran PSBB

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala daerah selalu berhati-hati dengan rencana pelonggaran sejumlah ketentuan yang terkait dengan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jokowi mengatakan pelonggaran PSBB tidak boleh sampai berdampak pada penambahan pasien positif virus Corona (Covid-19). Oleh karena itu, dia meminta agar pelonggaran PSBB dilakukan secara terukur.

"Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa," katanya saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (12/5/2020).

Jokowi mengatakan kebijakan melonggarkan PSBB juga memerlukan kajian mendalam berdasarkan data-data di lapangan. Pasalnya, tren penambahan kasus positif virus Corona di setiap daerah juga berbeda-beda.

Dia menyebut dari 10 provinsi dengan kasus positif virus Corona terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Selain itu, ada 72 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB.

Menurut data Gugus Tugas, 70% kasus positif virus Corona berada di Jawa. Demikian pula dengan angka tertinggi kematian akibat virus Corona, yang mencapai 82% juga berada di Jawa.

“Semua harus didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai kelonggaran PSBB," ujarnya.

Rencana pelonggaran PSBB sempat diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dia menilai pelonggaran PSBB akan mampu memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin mencari nafkah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah melonggarkan ketentuan transportasi di tengah pandemi. Beberapa moda transportasi yang sebelumnya berhenti beroperasi, kini bisa melayani penumpang dengan syarat khusus, seperti pekerja migran yang ingin kembali ke kampung halaman atau ASN dan TNI/Polri yang mendapat penugasan dari atasan.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo ingin memberi kesempatan pada angkatan kerja berusia di bawah 45 tahun untuk tetap bisa bekerja di tengah pandemi. Kebijakan itu diharapkan mampu menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). (kaw)