Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Presiden Jokowi: Hati-Hati Mengenai Kelonggaran PSBB

A+
A-
3
A+
A-
3
Presiden Jokowi: Hati-Hati Mengenai Kelonggaran PSBB

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar di awal rapat terbatas, Selasa (12/5/2020). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala daerah selalu berhati-hati dengan rencana pelonggaran sejumlah ketentuan yang terkait dengan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jokowi mengatakan pelonggaran PSBB tidak boleh sampai berdampak pada penambahan pasien positif virus Corona (Covid-19). Oleh karena itu, dia meminta agar pelonggaran PSBB dilakukan secara terukur.

"Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa," katanya saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (12/5/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Terima Usulan Tambahan Stimulus Rp126,2 Triliun, Apa Saja?

Jokowi mengatakan kebijakan melonggarkan PSBB juga memerlukan kajian mendalam berdasarkan data-data di lapangan. Pasalnya, tren penambahan kasus positif virus Corona di setiap daerah juga berbeda-beda.

Dia menyebut dari 10 provinsi dengan kasus positif virus Corona terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Selain itu, ada 72 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB.

Menurut data Gugus Tugas, 70% kasus positif virus Corona berada di Jawa. Demikian pula dengan angka tertinggi kematian akibat virus Corona, yang mencapai 82% juga berada di Jawa.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 13,7%

“Semua harus didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai kelonggaran PSBB," ujarnya.

Rencana pelonggaran PSBB sempat diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dia menilai pelonggaran PSBB akan mampu memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin mencari nafkah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah melonggarkan ketentuan transportasi di tengah pandemi. Beberapa moda transportasi yang sebelumnya berhenti beroperasi, kini bisa melayani penumpang dengan syarat khusus, seperti pekerja migran yang ingin kembali ke kampung halaman atau ASN dan TNI/Polri yang mendapat penugasan dari atasan.

Baca Juga: Ini Ternyata Penyebab Rumah Sakit Belum Manfaatkan Insentif Pajak

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo ingin memberi kesempatan pada angkatan kerja berusia di bawah 45 tahun untuk tetap bisa bekerja di tengah pandemi. Kebijakan itu diharapkan mampu menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). (kaw)

Topik : PSBB, lockdown, virus Corona, Presiden Jokowi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 12:48 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 03 Agustus 2020 | 10:51 WIB
REALISASI STIMULUS COVID-19
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 15:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 30 Juli 2020 | 15:35 WIB
KOTA BANJARMASIN
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK