Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

PPN Nihil? Pemungut Tetap Wajib Sampaikan Laporan Triwulanan ke DJP

A+
A-
4
A+
A-
4
PPN Nihil? Pemungut Tetap Wajib Sampaikan Laporan Triwulanan ke DJP

Ilustrasi. Seorang pria memainkan game online PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap pembelian barang yang terdapat di dalam game online dari luar negeri seperti PUBG, Free Fire, dan Mobile Legend mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tetap harus menyampaikan laporan triwulanan meski pada periode tersebut pemungutan PPN yang dilakukan nihil.

Seperti diketahui, pemungut PPN PMSE diwajibkan untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak maksimal akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 9 PMK 48/2020. Ketentuan terkait kewajiban ini kemudian diperinci dalam Perdirjen Pajak No.PER-12/PJ/2020. Adapun Laporan triwulanan tersebut diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT Masa PPN PMSE.

Baca Juga: Malam Ini Hingga Besok Siang, Aplikasi E-Form Tidak Bisa Diakses

“Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemungutan PPN ... tetap berlaku, dalam hal jumlah PPN yang dipungut pada periode triwulan yang bersangkutan nihil,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020.

Beleid tersebut juga memerinci periode triwulan yang dimaksud terdiri atas empat periode yaitu, triwulan I untuk masa pajak Januari-Maret; triwulan II untuk masa pajak April-Juni; triwulan III untuk masa pajak Juli-September, dan triwulan IV untuk masa pajak Oktober-Desember.

Sama seperti ketentuan dalam PMK 48/2020, laporan triwulanan tersebut paling sedikit harus memuat informasi tentang jumlah pembeli barang dan/atau penerima jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang telah disetor untuk setiap masa pajak.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

Apabila pada suatu masa pajak terdapat kelebihan PPN yang dikompensasikan dari dari triwulan sebelumnya maka laporan tersebut juga harus memuat jumlah kelebihan PPN yang dikompensasikan dan periode triwulan terjadinya kelebihan PPN yang dikompensasikan.

Sementara itu, apabila setelah laporan triwulan dilaporkan diketahui terdapat kekurangan PPN atau kelebihan PPN maka pemungut PPN PMSE wajib melakukan pembetulan laporan triwulan yang bersangkutan.

Selain laporan triwulanan, atas permintaan Dirjen Pajak yang wewenangnya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar, pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode satu tahun kalender.

Baca Juga: Tarif PPN Naik Tiga Kali Lipat, Tiga Sektor Ini Diprediksi Terpuruk

Laporan rincian transaksi tersebut paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran dan PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN, nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembeli, dan nomor telepon, alamat email atau identitas lain pembeli.

Dalam menyususun laporan ini, pemungut PPN PMSE dapat menggunakan mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya sesuai dengan yang telah dipilih di akun pemungut PPN PMSE pada aplikasi/sistem yang disediakan Ditjen Pajak.

Laporan tersebut juga dapat disusun menggunakan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa Inggris. Laporan, yang selanjutnya disebut Laporan Tahunan PPN PMSE, ini berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak. Simak artikel ‘Soal Aplikasi Pelaporan untuk Pemungut PPN PMSE, Ini Kata DJP’. (kaw)

Baca Juga: Pengajuan Restitusi PPN untuk Setiap Masa Pajak, Apa Risikonya?

Topik : PER-12/PJ/2020, PPN, produk digital, PMSE, PMK 48/2020, pemungut PPN, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 02 Juli 2020 | 06:46 WIB
Terimakasih infonya DDTC
1
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 15:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:43 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 12:48 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH