Berita
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG
Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Potensi Pajak Tak Dibayar Facebook, Google, dan Microsoft Capai Rp41 T

A+
A-
0
A+
A-
0
Potensi Pajak Tak Dibayar Facebook, Google, dan Microsoft Capai Rp41 T

Ilustrasi. Logo  Facebook, Google, dan Microsoft.

JOHANNESBURG, DDTCNews – Hasil penelitian Action Aid International menunjukkan total potensi pajak yang tidak dibayarkan oleh Facebook, Google, dan Microsoft kepada 20 negara berkembang diproyeksikan mencapai US$2,8 miliar (Rp41,15 triliun).

Secara lebih terperinci, India, Indonesia, Brazil, Nigeria, dan Bangladesh menjadi negara yang kehilangan potensi pajak paling besar dari ketiga perusahaan digital multinasional ini. Padahal, potensi penerimaan pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk mendanai penanganan pandemi Covid-19.

"Dana sebesar US$2,8 miliar tersebut cukup untuk membiayai 729.010 perawat, 770.649 bidan, atau 879.899 guru sekolah dasar," tulis Action Aid International, dikutip pada Rabu (26/10/2020).

Baca Juga: Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Menurut Action Aid International, sebanyak 20 negara yang diteliti, termasuk Indonesia, membutuhkan 1,79 juta perawat pada 2030 untuk mencapai standar ideal 40 perawat per 10.000 penduduk.

Kekurangan jumlah perawat di 20 negara tersebut, lanjut Action Aid International, bisa dipenuhi dalam waktu 3 tahun jika Google, Facebook, dan Microsoft membayar pajak kepada otoritas pajak tempat penghasilan tersebut diperoleh.

Juru Bicara Pajak Internasional Action Aid International David Archer mengatakan tax gap senilai US$2,8 miliar tersebut hanya sebagian kecil dari praktik penghindaran pajak yang marak dilakukan oleh korporasi multinasional.

Baca Juga: Pengaruh Reformasi Pajak Digital Terhadap Transaksi Lintas Negara

CEO Tax Justice Network Alex Cobham mengatakan sejak 2013, G20 sudah meminta kepada Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menciptakan reformasi perpajakan internasional. Adapun reformasi itu memungkinkan pemajakan yang adil.

"Wacana reformasi tersebut sudah bergulir sejak 8 tahun lalu dan penelitian Action Aid International menunjukkan reformasi tersebut tidak tercapai hingga saat ini," ujar Cobham.

Akibatnya, negara-negara yang kekurangan dana untuk membiayai pelayanan publik tidak mampu menarik pajak dari excess profit yang diperoleh perusahaan digital selama pandemi. Sementara itu, usaha kecil dipaksa untuk tutup akibat pandemi.

Baca Juga: Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Pajak minimum global yang diusung OECD pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) sangat dibutuhkan untuk menyokong penerimaan negara-negara berkembang. Namun, OECD masih belum mampu mendorong negara-negara anggota Inclusive Framework untuk mencapai kesepakatan. (kaw)

Topik : pajak digital, ekonomi digital, Action Aid International, Facebook, Google, Microsoft

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 21:39 WIB
EKONOMI DIGITAL

BKF: Kebijakan Insentif PPh Bakal Terdampak Pajak Minimum Global

Kamis, 15 Juli 2021 | 20:25 WIB
EKONOMI DIGITAL

BKF: Indonesia Bisa Dapat Tambahan Pajak 100 Perusahaan Multinasional

Kamis, 15 Juli 2021 | 19:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Konsensus Pajak Ekonomi Digital Untungkan Negara Berkembang?

Kamis, 15 Juli 2021 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL

Jika Ada Pajak Minimum Global, Bagaimana Nasib Pemberian Insentif?

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021 Capai 7,07%

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak