PMK 165/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Transaksi SUN secara Langsung

Dian Kurniati | Rabu, 16 November 2022 | 10:45 WIB
PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Transaksi SUN secara Langsung

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 165/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 165/2022 yang mengubah ketentuan dalam PMK 95/2014 terkait dengan transaksi surat utang negara (SUN) secara langsung.

Transaksi SUN secara langsung merupakan salah satu alternatif pemerintah dalam mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN. Selain itu, penerbitan SUN secara langsung juga menjadi upaya untuk mengendalikan risiko pengelolaan portofolio SUN.

"Untuk memperluas pihak yang dapat melakukan transaksi surat utang negara secara langsung dengan pemerintah…perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan transaksi surat utang negara secara langsung," bunyi salah satu pertimbangan PMK 165/2022, dikutip pada Rabu (16/11/2022).

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Merujuk pada Pasal 2 PMK 165/2022, transaksi SUN secara langsung diselenggarakan pemerintah melalui menteri keuangan dan dilaksanakan oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat Surat Utang Negara.

Transaksi SUN secara langsung dilakukan dengan tujuan di antaranya melaksanakan stabilisasi pasar SUN, mengelola portofolio SUN, memenuhi kebutuhan jumlah surat berharga negara neto dalam APBN tahun berjalan; dan melaksanakan pemenuhan kekurangan kas pemerintah.

Transaksi SUN secara langsung untuk tujuan stabilisasi pasar SUN dan memenuhi kebutuhan jumlah surat berharga negara neto dalam APBN tahun berjalan, dilaksanakan melalui penjualan SUN di pasar perdana atau pembelian kembali SUN.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Sementara itu, untuk tujuan pengelolaan portofolio SUN, transaksi SUN secara langsung dilaksanakan melalui pembelian kembali SUN. Adapun transaksi SUN untuk pemenuhan kekurangan kas pemerintah dilaksanakan melalui penjualan SUN di pasar perdana.

Lebih lanjut, pemerintah melakukan transaksi SUN secara langsung dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BUMN, BLU atau dealer utama. Transaksi SUN oleh BI dan LPS dilakukan tanpa melalui dealer utama.

Sementara itu, transaksi SUN secara langsung oleh BUMN atau BLU dapat dilakukan melalui dealer utama atau tanpa melalui dealer utama. Nanti, dealer utama dapat melakukan transaksi SUN secara langsung, baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama pihak selain BI atau LPS.

Baca Juga:
Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

BI, LPS, BUMN, atau BLU melakukan transaksi SUN secara langsung untuk dan atas nama sendiri. BI dapat melakukan pembelian SUN di pasar perdana melalui transaksi SUN secara langsung hanya untuk surat perbendaharaan negara.

DJPPR nantinya menyampaikan informasi mengenai rencana transaksi SUN secara langsung kepada dealer utama, BI, LPS, BUMN dan/atau BLU.

Penyampaian rencana transaksi SUN secara langsung paling sedikit memuat informasi mengenai seri SUN dan tanggal setelmen untuk penjualan SUN di pasar perdana; atau seri SUN yang akan dibeli dan tanggal setelmen untuk pembelian kembali SUN.

Baca Juga:
Resmikan Makassar New Port, Jokowi Sebut Bakal Pangkas Biaya Logistik

Pelaksanaan transaksi SUN secara langsung dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada DJPPR yang ditunjuk sebagai dealer. Adapun dealer tersebut akan ditetapkan oleh Dirjen PPR.

Dalam melaksanakan transaksi SUN secara langsung, dealer harus mendapatkan persetujuan batasan nilai transaksi dari pejabat berwenang pada Direktorat Surat Utang Negara.

Penetapan dealer yang melaksanakan transaksi SUN secara langsung dan penentuan persetujuan batasan nilai transaksi SUN secara langsung ditetapkan dalam keputusan Dirjen PPR.

Pada saat PMK 165/2022 mulai berlaku, PMK 95/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [pada 14 November 2022]" bunyi Pasal 24 PMK 165/2022. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024