Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Piutang Pajak Tembus Rp1 Triliun, Pemprov Gencarkan Penagihan

A+
A-
2
A+
A-
2
Piutang Pajak Tembus Rp1 Triliun, Pemprov Gencarkan Penagihan

Ilustrasi.

BANJARMASIN, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Selatan berencana menggencarkan penagihan pajak kendaraan bermotor lantaran nilai piutang pajak kendaraan hingga saat ini sudah mencapai Rp1 triliun.

Pj Gubernur Kalsel Safrizal mengatakan piutang pajak kendaraan bermotor tersebut menjadi potensi penerimaan yang harus terus ditagih. Menurutnya, pemprov akan lebih tegas dalam menagih semua piutang pajak tersebut.

"Masih ada potensi peningkatan [penerimaan daerah]. Laporan pajak kendaraan bermotor yang masih tertunda hampir mencapai Rp1 triliun," katanya, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Piutang pajak kendaraan, lanjut Safrizal, merupakan akumulasi dari tunggakan beserta denda yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa tunggakan bahkan terjadi selama lebih dari 5 tahun, dan makin parah ketika pandemi Covid-19.

Pemprov lantas meminta bantuan BPK untuk melakukan audit penyebab tunggakan pajak sekaligus memberikan rekomendasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dilibatkan dalam menyelesaikan urusan piutang pajak kendaraan bermotor tersebut.

Safrizal menegaskan pemprov akan bersikap lebih tegas untuk menagih piutang pajak. Misal, tidak memberikan layanan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Namun, pemprov juga memiliki opsi untuk memberi keringanan penghapusan denda pajak kendaraan.

Baca Juga: Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

"Kebijakan seperti apa yang kami ambil, kami minta Kepala BPKP untuk mengecek dan mengaudit dalam dua tiga minggu. Saya minta ada hasil rekomendasinya," ujarnya.

Selain pajak kendaraan, Safrizal menilai potensi penerimaan pajak yang belum digali lainnya ialah pajak air permukaan. Dia menyebut pemprov hanya menerima sekitar Rp4 miliar dari pajak air permukaan setiap tahun.

"Mungkin targetnya kecil makanya realisasinya kecil, padahal potensinya besar," tuturnya.

Baca Juga: Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Menyikapi kondisi tersebut, ia menambahkan pemprov berencana untuk melakukan ekstensifikasi pajak air permukaan. Misalnya, dengan menyasar perusahaan dan hotel yang banyak beroperasi di Kalimanta Selatan.

Sementara itu, Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap mengusulkan pemprov untuk menerapkan ketentuan tax clearance ketika akan membayar layanan publik. Menurutnya, hal itu dapat mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak.

"Seperti di DKI Jakarta, mereka menerapkan tax clearance. Setiap yang akan melakukan pembayaran layanan publik akan tertahan jika belum membayar pajak" katanya seperti dilansir redkal.com. (rig)

Baca Juga: Kejar Pendapatan Daerah, Kemendagri Minta Pemda Kebut Perda PBG

Topik : pemprov kalsel, piutang pajak, pajak kendaraan, penagihan, tax clearance, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Natalia Yohana Sihaloho

Selasa, 06 Juli 2021 | 10:12 WIB
Sedikit saran mungkin dapat ditinjau kembali kerja sama antara pihak pajak dengan aparat kepolisian, mungkin dapat melakukan patroli lebih aktif. Sering kali terlihat beberapa warga di Kota Banjarmasin yang masih dengan leluasa menggunakan plat kendaraan yang sudah lama "mati" di jalan kota hingga ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Sabtu, 22 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif Pajak Daerah di Provinsi DI Yogyakarta

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA SERANG

Target Penerimaan Pajak Didongkrak 33%, Petugas Pajak Putar Otak

Sabtu, 22 Januari 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Catat! Warga DKI yang Bayar PBB Tanpa Insentif Bisa Dapat Kompensasi

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS