Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Persempit Ketimpangan Antarwilayah, Begini Strategi Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Persempit Ketimpangan Antarwilayah, Begini Strategi Pemerintah

Ilustrasi. Seorang bocah melintasi jembatan penghubung desa yang terbuat dari papan yang sudah kurang layak di Kuala Jambi, Tanjungjabung Timur, Jambi, Sabtu (5/6/2021). Pembangunan Kuala Jambi sebagai kawasan perikanan, simpul transportasi dan wisata sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah itu sejak 2011 hingga saat ini masih terkendala kelayakan infrastruktur. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyiapkan arah kebijakan pembangunan untuk pemerataan ekonomi dan penyempitan ketimpangan antarwilayah pada tahun depan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pemerintah akan terus berupaya menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Menurutnya, penanganan ketimpangan antarwilayah perlu berjalan beriringan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Pengembangan wilayah berfokus pada beberapa upaya untuk mempercepat pemulihan dampak Covid-19 dan mengurangi kesenjangan yang perlu terus dioptimalkan," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Rudy mengatakan pengurangan ketimpangan antarwilayah juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Nantinya, pemerintah akan melanjutkan berbagai rencana transformasi sosial-ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi.

Selain itu, ada pula upaya mengoptimalkan keunggulan kompetitif pada setiap wilayah serta meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Pemerintah pun membagi peta pembangunan dalam 7 wilayah, yakni Sumatra, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua.

Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti menyebut prioritas nasional 2022 secara umum diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,2%-5,8%.

Baca Juga: Menuju Satu Data Kependudukan, 4 Konsep Dasar Ini Perlu Dipenuhi

Menurutnya, pemerintah akan mendorong agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara berkualitas dan berkeadilan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

"Kami ingin meningkatkan keterkaitan sektor primer, sekunder, dan tersier menjadi satu rangkaian agar bisa memberikan nilai tambah lebih baik bagi perekonomian,” ujarnya.

Amalia mengatakan terdapat 4 aspek dalam strategi pemulihan ekonomi tersebut. Pertama, aspek pertanian yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian juga penting dalam pemenuhan bahan baku industri dan ekspor. Dalam prosesnya, pemerintah juga akan berupaya memperkuat rantai pasok, diversifikasi dan digitalisasi.

Baca Juga: BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia 9,1 Juta Orang

Kedua, aspek industri pengolahan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Upaya itu dilakukan dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan nilai tambah, serta penguatan rantai pasok.

Aspek tersebut juga menyangkut pembangunan kawasan industri sebagai destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, serta penguatan produk dalam negeri.

Ketiga, aspek pariwisata melalui pemulihan pasar pariwisata dan penguatan destinasi unggulan dengan standar tata kelola, infrastruktur, kebersihan dan berkelanjutan serta nilai tambah ekonomi kreatif. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan SDM yang terampil serta memperluas pasar untuk persiapan pemulihan pariwisata yang diproyeksi terjadi pada 2023.

Baca Juga: Anggota DPR Usulkan Penerapan Pajak Kekayaan dengan Tarif 0,5%-2%

"Tahun 2022 menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk memperkuat dan menata destinasi unggulan pariwisata Indonesia agar bisa menjadi lebih kompetitif dan menarik wisatawan lebih banyak lagi," imbuhnya.

Terakhir, aspek penguatan UMKM. Dalam hal ini, pemerintah akan menyiapkan akses pelatihan dan inovasi pembiayaan, mengembangkan UMKM unggulan berbasis kewilayahan, mendorong kemitraan strategis, serta melakukan konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi dan digitalisasi. (kaw)

Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Sinkronisasi Data Pusat-Daerah Mendesak
Topik : ketimpangan, ketimpangan antarwilayah, Bappenas

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 03 Juni 2021 | 10:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah Targetkan 3 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2022

Selasa, 01 Juni 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta RUU HKPD Segera Disahkan untuk Tekan Ketimpangan

Selasa, 04 Mei 2021 | 15:40 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Besok Diumumkan BPS, Pemerintah Proyeksi PDB Kuartal I Masih Minus

Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Ini Penjelasan Kepala Bappenas

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny