Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Perlukah Menghitung Tax Gap?

0
0

Pada 30 Juni hingga 2 Juli 2016, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan rangkaian seminar bertajuk ‘Rust Conference’. Dari Indonesia, DDTC yang diwakili B. Bawono Kristiaji mengikuti rangkaian acara tersebut. Berikut bagian kedua dari laporannya:

Apa itu Tax Gap?

JIKA ketidakpatuhan pajak adalah suatu persoalan serius, maka sejauh mana pemerintah di berbagai negara memiliki alat untuk mengukur hal tersebut? Hal ini menjadi salah satu topik diskusi dalam Rust Conference. 

Baca Juga: Bidik Tax Ratio 12,4% Tahun Depan, Ini Langkah Sri Mulyani

Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang memperlihatkan kinerja penerimaan pajak dan secara tidak langsung dapat dijadikan indikasi tingkat ketidakpatuhan, seperti: tax ratio, tax effort, dan sebagainya.

Akan tetapi, indikator yang sering dipergunakan untuk menggambarkan ketidakpatuhan pajak dengan lebih tepat (direct) adalah tax gap. Indikator ini dihitung berdasarkan selisih antara potensi penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan.

Mayoritas negara ternyata tidak melakukan perhitungan resmi (official assessment) secara rutin. Walau demikian, terdapat keinginan yang kuat untuk memulai aktivitas tersebut.

Baca Juga: Pajak Kurang, Denda Larangan Plastik Diterapkan

Tekanan dari publik, akademisi maupun politik atas informasi mengenai situasi pajak serta fiscal incidence menjadi faktor pendorong utama.

Tujuan utama menghitung tax gap pada dasarnya dimaksudkan agar otoritas pajak mengetahui seberapa (belum) optimalnya pengumpulan pajak. Indikator tersebut sekaligus juga menjadi panduan mengenai jenis pajak, sektor, maupun wajib pajak yang perlu untuk dikejar.

Isu Tax Gap

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

ADA beberapa isu penting dari perhitungan tax gap. Pertama, siapa yang bertanggungjawab membuat hal tersebut. Terdapat negara di mana perhitungan tersebut dilakukan oleh administrator pajak seperti Inggris, Chile, Swedia, Amerika Serikat.

Selain itu, ada pula yang dilakukan sebagian oleh pemerintah negara bagian seperti di Australia, ataupun oleh Kementerian Keuangan di negara-negara Amerika Latin.

Namun banyak negara tidak memberikan mandat khusus mengenai hal ini, akhirnya perhitungan tersebut dapat saja dilakukan oleh universitas atau LSM misalkan di negara-negara Afrika.

Baca Juga: Ini 3 Strategi Kebijakan Fiskal 2020

Idealnya, perhitungan tax gap dilakukan secara rutin dan sistematis oleh pemerintah hasil kerja sama antara administrator pajak dengan Kementerian Keuangan, agar efektivitas meningkatkan kepatuhan pajak diketahui.

Kedua, metode pengukuran. Pada umumnya terdapat dua cara untuk mengukur tax gap: pendekatan top-down yang berasal dari informasi makroekonomi serta bottom-up yang berasal dari survey tentang penghasilan, tenaga kerja, maupun data audit pajak.

Penting untuk dicatat bahwa hasil perhitungan tax gap belum tentu 100% akurat terutama karena: (i) tergantung kualitas data; (ii) aktivitas penghindaran pajak sulit untuk diukur.

Baca Juga: Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

Oleh karena itu, menurut Eivind Furuseth dari Norwegian Business School, perhitungan tax gap menjadi sulit untuk diperbandingkan antarnegara.

Ketiga, jika pembuatan tax gap dimaksudkan sebagai upaya memetakan fiscal incidence (distribusi manfaat dan beban pajak), kajian tax gap sebaiknya dilengkapi dengan kajian mengenai tax expenditure. Hal ini telah diaplikasikan di Australia.

Terakhir, mengenai akses publik terhadap hasil estimasi tax gap. Sebagian besar peserta diskusi menganggap bahwa tax gap adalah informasi yang terbuka untuk publik karena merupakan ‘rapor’ kinerja dari otoritas pajak.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Namun, tidak sedikit yang menyatakan bahwa seringkali angka atau indikator yang ada dalam estimasi tersebut disalahartikan dan tidak dipahami dengan utuh oleh publik.

Akibatnya, tax gap justru hanya menciptakan suatu ‘kegaduhan’ tanpa sesuatu diskusi yang konstruktif. Hal ini dapat diatasi dengan suatu konferensi pers yang detail pada saat peluncuran hasil perhitungan tax gap.*

Baca Juga: Kejar Tax Ratio, Kontribusi PPh OP dari Pengusaha Perlu Digenjot

JIKA ketidakpatuhan pajak adalah suatu persoalan serius, maka sejauh mana pemerintah di berbagai negara memiliki alat untuk mengukur hal tersebut? Hal ini menjadi salah satu topik diskusi dalam Rust Conference. 

Baca Juga: Bidik Tax Ratio 12,4% Tahun Depan, Ini Langkah Sri Mulyani

Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang memperlihatkan kinerja penerimaan pajak dan secara tidak langsung dapat dijadikan indikasi tingkat ketidakpatuhan, seperti: tax ratio, tax effort, dan sebagainya.

Akan tetapi, indikator yang sering dipergunakan untuk menggambarkan ketidakpatuhan pajak dengan lebih tepat (direct) adalah tax gap. Indikator ini dihitung berdasarkan selisih antara potensi penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan.

Mayoritas negara ternyata tidak melakukan perhitungan resmi (official assessment) secara rutin. Walau demikian, terdapat keinginan yang kuat untuk memulai aktivitas tersebut.

Baca Juga: Pajak Kurang, Denda Larangan Plastik Diterapkan

Tekanan dari publik, akademisi maupun politik atas informasi mengenai situasi pajak serta fiscal incidence menjadi faktor pendorong utama.

Tujuan utama menghitung tax gap pada dasarnya dimaksudkan agar otoritas pajak mengetahui seberapa (belum) optimalnya pengumpulan pajak. Indikator tersebut sekaligus juga menjadi panduan mengenai jenis pajak, sektor, maupun wajib pajak yang perlu untuk dikejar.

Isu Tax Gap

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

ADA beberapa isu penting dari perhitungan tax gap. Pertama, siapa yang bertanggungjawab membuat hal tersebut. Terdapat negara di mana perhitungan tersebut dilakukan oleh administrator pajak seperti Inggris, Chile, Swedia, Amerika Serikat.

Selain itu, ada pula yang dilakukan sebagian oleh pemerintah negara bagian seperti di Australia, ataupun oleh Kementerian Keuangan di negara-negara Amerika Latin.

Namun banyak negara tidak memberikan mandat khusus mengenai hal ini, akhirnya perhitungan tersebut dapat saja dilakukan oleh universitas atau LSM misalkan di negara-negara Afrika.

Baca Juga: Ini 3 Strategi Kebijakan Fiskal 2020

Idealnya, perhitungan tax gap dilakukan secara rutin dan sistematis oleh pemerintah hasil kerja sama antara administrator pajak dengan Kementerian Keuangan, agar efektivitas meningkatkan kepatuhan pajak diketahui.

Kedua, metode pengukuran. Pada umumnya terdapat dua cara untuk mengukur tax gap: pendekatan top-down yang berasal dari informasi makroekonomi serta bottom-up yang berasal dari survey tentang penghasilan, tenaga kerja, maupun data audit pajak.

Penting untuk dicatat bahwa hasil perhitungan tax gap belum tentu 100% akurat terutama karena: (i) tergantung kualitas data; (ii) aktivitas penghindaran pajak sulit untuk diukur.

Baca Juga: Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

Oleh karena itu, menurut Eivind Furuseth dari Norwegian Business School, perhitungan tax gap menjadi sulit untuk diperbandingkan antarnegara.

Ketiga, jika pembuatan tax gap dimaksudkan sebagai upaya memetakan fiscal incidence (distribusi manfaat dan beban pajak), kajian tax gap sebaiknya dilengkapi dengan kajian mengenai tax expenditure. Hal ini telah diaplikasikan di Australia.

Terakhir, mengenai akses publik terhadap hasil estimasi tax gap. Sebagian besar peserta diskusi menganggap bahwa tax gap adalah informasi yang terbuka untuk publik karena merupakan ‘rapor’ kinerja dari otoritas pajak.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Namun, tidak sedikit yang menyatakan bahwa seringkali angka atau indikator yang ada dalam estimasi tersebut disalahartikan dan tidak dipahami dengan utuh oleh publik.

Akibatnya, tax gap justru hanya menciptakan suatu ‘kegaduhan’ tanpa sesuatu diskusi yang konstruktif. Hal ini dapat diatasi dengan suatu konferensi pers yang detail pada saat peluncuran hasil perhitungan tax gap.*

Baca Juga: Kejar Tax Ratio, Kontribusi PPh OP dari Pengusaha Perlu Digenjot
Topik : rust conference, pajak internasional, tax ratio
artikel terkait
Senin, 27 Juni 2016 | 18:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 05:58 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST AUSTRIA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
berita pilihan
Sabtu, 07 Juli 2018 | 05:58 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST AUSTRIA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Minggu, 08 Juli 2018 | 08:22 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (1)
Jum'at, 31 Maret 2017 | 01:07 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)
Kamis, 26 April 2018 | 11:35 WIB
LAPORAN DARI NEGARA TETANGGA
Senin, 13 Agustus 2018 | 15:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI HARVARD UNIVERSITY
Senin, 20 Mei 2019 | 17:39 WIB
LAPORAN DDTC DARI DUBLIN
Senin, 13 Maret 2017 | 16:40 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA (1)
Selasa, 14 Maret 2017 | 09:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA (2)