Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Percepat Pencairan Piutang Pajak, Ratusan WP Dipanggil Debt Collector

A+
A-
0
A+
A-
0
Percepat Pencairan Piutang Pajak, Ratusan WP Dipanggil Debt Collector

Ilustrasi.

SAMARINDA, DDTCNews – KPP Pratama Samarinda Ilir melakukan pemanggilan terhadap ratusan wajib pajak yang belum atau belum sepenuhnya menunaikan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Samarinda Ilir Christina Erni Wuryandari mengatakan tim Tim Percepatan Pencairan Piutang Pajak (P4) memanggil penunggak pajak selama dua hari berturut-turut pada 25-26 Januari 2022.

"Pemanggilan wajib pajak ini merupakan salah satu program bulanan Tim P4 yaitu Dua Hari menjadi Debt Collector (DHDC). Sebanyak 138 penunggak pajak dengan total pembayaran tunggakan senilai Rp2,99 miliar selama kegiatan," katanya dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (4/3/2022).

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Dalam pemanggilan tersebut, lanjut Erni, tim memberikan penjelasan mengenai jumlah tunggakan pajak yang masih harus dibayar dan tahapan tindakan penagihan yang akan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Setelah mendapat konseling mengenai tunggakannya, penunggak pajak menandatangani berita acara komitmen pelunasan tunggakan pajak.

KPP menegaskan upaya persuasif terus dilakukan lantaran penanggung pajak masih dipercaya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pajak sebelum mekanisme tindakan penagihan aktif dijalankan.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Merujuk pada Pasal 1 ayat 9 UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, dan memberitahukan surat paksa.

Penanggung pajak juga dapat dicegah agar tidak keluar negeri, disandera (gijzeling), hingga dilakukan penyitaan. Mengingat istilah yang dipakai adalah penanggung pajak maka konteks pihak yang disasar dalam penagihan lebih luas dari wajib pajak. (rig)

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Topik : kpp pratama samarinda ilir, pajak, penagihan pajak, penanggung pajak, utang pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi