AMERIKA SERIKAT

Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan, Partai Ini Susun Aturan Pajak Baru

Muhamad Wildan | Minggu, 17 Juli 2022 | 13:00 WIB
Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan, Partai Ini Susun Aturan Pajak Baru

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat telah merancang draf peraturan perundang-undangan guna menutup celah pajak yang selama ini menggerus penerimaan negara.

Salah seorang sumber di Partai Demokrat AS menyebut tambahan penerimaan dari implementasi rancangan undang-undang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki solvabilitas sistem jaminan kesehatan AS, Medicare.

"Para senator dari Partai Demokrat akan mengusulkan draf undang-undang tersebut dalam beberapa hari yang akan datang," kata sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya seperti dilansir apnews.com, Minggu (17/7/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Dalam draf tersebut, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas US$400.000 dan pasangan dengan penghasilan di atas US$500.000 wajib membayar pajak (net investment income tax) sebesar 3,8% atas penghasilan yang mereka peroleh dari pass through business.

Selama ini, pass through business banyak didirikan oleh wajib pajak kaya untuk meminimalisasi nilai pajak yang terutang. Tanpa ada tindakan dari pemerintah, Kementerian Keuangan AS memperkirakan Medicare akan bangkrut pada tahun 2028.

Partai Demokrat memperkirakan pajak yang diusulkannya akan memberikan tambahan penerimaan hingga US$203 miliar untuk 1 dekade ke depan. Bila diimplementasikan, kebangkrutan Medicare diproyeksikan dapat ditunda hingga 2031.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Di sisi lain, Komisi Keuangan Senat melakukan investigasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan salah satu perusahaan farmasi di Amerika Serikat (AS), AbbVie.

Ketua Komisi Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh AbbVie terus menurun sejak berlakunya Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Kondisi tersebut membuat AbbVie dicurigai melakukan penghindaran pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024