KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Muhamad Wildan | Jumat, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Slide paparan Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II DJP Safatul Arief dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Jumat (3/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk segera menetapkan aturan pelaksana dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya aturan turunan mengenai program pengungkapan sukarela (PPS).

Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II DJP Safatul Arief mengatakan aturan turunan perlu disiapkan sehingga masyarakat dapat memahami aspek teknis fasilitas tersebut. Harapannya, PPS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak.

"Yang paling urgen mudah-mudahan minggu-minggu pertama atau kedua ini terkait dengan aturan PPS sudah mutlak harus kami selesaikan sehingga ada waktu 2 bulan untuk kami sosialisasikan," katanya, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga:
Jika Kriteria Masuk, Wajib Pajak Dikecualikan dari Wajib Lapor SPT PPh

Seperti diketahui, PPS yang ditetapkan melalui UU HPP hanya diberikan pemerintah kepada wajib pajak sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Kebijakan I PPS akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang turut serta dalam program tax amnesty, sedangkan kebijakan II PPS hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi saja.

Selain menyelesaikan aturan turunan mengenai PPS, DJP juga sedang menyiapkan aturan turunan atas ketentuan-ketentuan baru pada UU PPh. Seperti diketahui, perubahan dari UU PPh mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Baca Juga:
Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Aturan turunan atas klausul baru pada UU PPh, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai natura dan kenikmatan, akan dirancang secara hati-hati dan terperinci sehingga tidak menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari.

Arief menuturkan DJP akan sangat detail merancang ketentuan mengenai valuasi dari natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan.

"Harapannya bisa memitigasi potensi-potensi dispute di kemudian hari," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji