Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Penyelenggara Tak Punya Izin, Ini Cara Potong PPh Bunga P2P Lending

A+
A-
2
A+
A-
2
Penyelenggara Tak Punya Izin, Ini Cara Potong PPh Bunga P2P Lending

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah mengatur ketentuan pajak penghasilan atas bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjaman meminjam atau peer to peer lending melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2022.

Berdasarkan PMK tersebut, penghasilan bunga yang diterima pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% atau PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Nanti, penyelenggara peer to peer (P2P) lending akan ditunjuk sebagai pemungut/pemotong pajak tersebut.

Namun, jika penyelenggara P2P lending ternyata tidak memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pemotongan pajak atas bunga dilakukan oleh penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan.

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

“Contoh penghitungan dan pemotongan PPh atas bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PMK 69/2022 tercantum dalam lampiran PMK 69/2022,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (8) PMK 69/2022, dikutip pada Kamis (2/6/2022).

Dalam lampiran PMK 69/2022, disebutkan contoh kasus pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23/26 jika penyelenggara P2P lending tak memiliki izin dan/atau terdaftar di OJK. Berikut contoh kasus yang dimaksud.

PT A melakukan pinjaman senilai Rp50 juta untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT D, yang merupakan penyelenggara P2P lending tidak terdaftar dan/atau tidak memiliki izin dari OJK.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Pinjaman PT A dibiayai oleh PT E senilai Rp20 juta dan Y Ltd (resident Malaysia) sejumlah Rp30 juta. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga yang harus dibayar PT A setiap bulan Rp2 juta (4% per bulan dari total pinjaman).

Lalu, Y Ltd tidak menyerahkan surat keterangan domisili. PT D mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman senilai Rp3 juta dan kepada pemberi pinjaman sebesar 10% dari bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

  1. PT A wajib melakukan pemotongan PPh atas pembayaran:
  1. Bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT D, dan
  2. Biaya administrasi kepada PT D
  1. Besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman:
  1. PT E = (Rp20 juta/Rp50 juta) x Rp2 juta

= Rp800.000

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi
  1. Y Ltd = (Rp30 juta/Rp50 juta) x Rp2 juta

= Rp1,2 juta

  1. PT A wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman, yaitu:
  1. PPh Pasal 23 kepada PT Y sebesar 15% x Rp800.00 = Rp120.000
  2. PPh Pasal 26 kepada Y Ltd sebesar 20% x Rp3 juta = Rp240.000
  1. PT A melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya administrasi yang dibayarkan kepada PT D sebesar 2% x Rp3 juta = Rp60.000,00
  2. PT E melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya administrasi yang dibayarkan kepada PT D sebesar 2% x 10% x Rp800.000 = Rp1.600,00 (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pmk 69/2022, peer to peer lending, penyelenggaran teknologi finansial, pajak, PPN, PPh, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Senin, 28 November 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Produksi Rokok Turun Tapi Setoran Cukai Meningkat, Ini Perinciannya

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dimulai! Konsultasi Publik RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya