BERITA TERKINI
Bimo Wijayanto saat hadir menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5/2025).
JAKARTA, DDTCNews - Nama Bimo Wijayanto mendadak ramai jadi perbincangan publik. Pada Selasa (20/5/2025) siang, figur ini diundang ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memang santer dikabarkan akan menduduki posisi penting di Kementerian Keuangan, yakni sebagai dirjen pajak. Sosok yang sempat bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP) era Presiden Joko Widodo ini, digadang-gadang akan menggantikan Suryo Utomo, dirjen pajak saat ini.
"Saya diberikan mandat sesuai dengan arahan Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] untuk bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka," ujar Bimo usai bertemu Presiden Prabowo.
Jabatan Bimo terakhir adalah Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Di posisi tersebut, Bimo bertugas memastikan dukungan perencanaan kerja dan pengawalan program, dukungan keuangan, manajemen sumber daya manusia (SDM) serta kelembagaan, serta manajemen kinerja di kedeputiannya.
Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Ditarik ke belakang lagi, pada 2019 hingga 2020, Bimo sempat dipercaya bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Di sini, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti seperti Kementerian Keuangan; Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga PPATK.
Bimo juga menjadi sosok yang bertanggung jawab menyiapkan bahan pertemuan Kepala Staf Presiden, talking points Presiden Jokowi, dan bahan-bahan rapat terbatas (ratas) untuk tema-tema perpajakan, antikorupsi, serta antipencucian uang.
Di luar jabatannya, dalam beberapa proyek khusus, Bimo didapuk untuk memberikan pandangan dan monitoring reguler kepada Kepala Staf Presiden dan Deputi KSP mengenai kebijakan terkait reformasi perpajakan, termasuk amnesti pajak.
Sementara di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir adalah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan.
Selama mengabdi di DJP, beberapa catatan kinerjanya yang cukup penting, antara lain pernah bertugas sebagai analis dan penyiap bahan dalam sidang DJP di Study Group on Asian Tax Administration Reform (SGATAR) dan Association on Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC).
Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugaskan menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022 dirinya ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Lalu, pada Maret 2022 hingga sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk.
Sementara itu, latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Usai menyelesaikan studi S-1 di UGM pada 2000, Bimo melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004. Kemudian, titel Ph.D in Economics diraihnya dari University of Canberra, Australia pada 2014.
Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat juga pada 2014. (sap)
