PP 94/2021

Pengumuman! Jokowi Wajibkan PNS Laporkan Harta Kekayaan

Dian Kurniati | Selasa, 14 September 2021 | 18:15 WIB
Pengumuman! Jokowi Wajibkan PNS Laporkan Harta Kekayaan

Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah No. 94/2021

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk calon PNS, untuk melaporkan harta kekayaannya seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang (KPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah (PP) 94/2021, Selasa (14/9/2021).

Pasal 4 PP 94/2021 menyebutkan 9 kewajiban yang harus dilakukan PNS, lebih sedikit ketimbang PP 53/2010 yang mencapai 17 poin. Meski demikian, selain Jokowi kini menambahkan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.

Baca Juga:
Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Selama ini, undang-undang mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan kepada setiap pejabat negara termasuk menteri, gubernur, dan hakim. Namun dengan PP 94/2021, PNS kini turut memiliki kewajiban tersebut.

PNS yang tidak mematuhi kewajiban yang diatur PP 94/2021, termasuk pelaporan harta kekayaan, akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin tersebut mulai dari disiplin ringan, disiplin sedang, hingga disiplin berat.

Selain pelaporan harta kekayaan, kewajiban lainnya yang juga harus dilakukan oleh PNS sebagaimana diatur dalam PP 94/2021 antara lain menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.

Baca Juga:
Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Kemudian, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui ada hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

PNS juga diwajibkan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

Lalu, PNS juga harus menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan [31 Agustus 2021]," bunyi beleid tersebut. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah