Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Penghasilan WNA SPDN dari Luar Negeri Bisa Bebas Pajak, Ini Aturannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Penghasilan WNA SPDN dari Luar Negeri Bisa Bebas Pajak, Ini Aturannya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memerinci ketentuan mengenai pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dari luar negeri bagi warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dengan keahlian tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021, WNA SPDN hanya dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia sepanjang memiliki keahlian tertentu. Adapun beleid ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"WNA dengan keahlian tertentu ... meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing," bunyi Pasal 8 ayat (1) PMK 18/2021, dikutip Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

WNA yang dimaksud di antaranya memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau matematika. Untuk mendapatkan keringanan pajak, WNA tersebut harus membuktikan keahliannya dengan menunjukkan sejumlah dokumen.

Dokumen-dokumen itu antara lain sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah Indonesia atau negara asal, ijazah pendidikan, atau pengalaman kerja selama 5 tahun pada bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut.

WNA SPDN dengan keahlian tertentu ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan atau transfer of knowledge. Adapun pos-pos jabatan yang dapat diisi oleh WNA SPDN berkeahlian tertentu ini diperinci dalam lampiran II PMK 18/2021.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Setidaknya terdapat 25 jabatan yang terlampir berdasarkan pada kode ISCO/KBJI. Jabatan tersebut antara lain seperti ahli kimia, ahli teknik industri dan produksi, ahli teknik telekomunikasi, dosen di universitas, dan pengembang perangkat lunak.

WNA SPDN yang memenuhi kriteria tertentu tersebut dapat memanfaatkan fasilitas pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dari luar negeri selama empat atahun pajak terhitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN.

Pada Pasal 10, WNA SPDN diberi ruang untuk memilih apakah hanya dikenai PPh atas penghasilan dari Indonesia atau memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara mitra tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Bila memilih dikenai PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia, WNA SPDN perlu mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak (DJP).

WNA dengan keahlian tertentu yang sudah terlanjur menjadi SPDN sebelum PMK 18/2021 berlaku bisa dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima dari Indonesia sepanjang jangka waktu 4 tahun pajak belum terlampaui dengan mengajukan permohonan.

Bila permohonan WNA yang terlanjur menjadi SPDN ini disetujui maka pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia hanya dihitung sejak berlakunya UU Cipta Kerja hingga tahun keempat WNA telah menjadi SPDN. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Topik : pmk 18/2021, warga asing, relaksasi pajak penghasilan, SPDN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Perluas Advanced Pricing Agreement, Otoritas Ajak Wajib Pajak Diskusi

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:30 WIB
INSENTIF PAJAK

Ratusan Pedagang Manfaatkan Insentif PPN Sewa Kios, Ini Perinciannya

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN PAJAK

Soal Target Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan, Ini Kata DJP

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak