Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Penghapusan Retribusi Drainase Ditolak

A+
A-
0
A+
A-
0
Penghapusan Retribusi Drainase Ditolak

SOLO, DDTCNews — Komisi II DPRD Kota Solo menentang rencana Pemerintah Kota (pemkot) Solo untuk menghapus retribusi penutupan saluran drainase lantaran dinilai bisa memicu bertambahnya titik genangan air akibat hujan di sejumlah wilayah Kota Solo.

Sekretaris Komisi II DPRD Solo Supriyanto mengatakan langkah pemkot tersebut kontraproduktif dengan upaya mengurangi jumlah titik genangan yang ada. Selama ini pemungutan retribusi tersebut menjadi instrumen guna mengendalikan praktik penutupan saluran drainase yang saat ini tengah marak.

“Alih fungsi saluran air menjadi area untuk kepentingan usaha komersial dan sosial seperti pembukaan lahan parkir, area perumahan dan pertokoan yang tidak terkontrol terbukti menimbulkan genangan di beberapa titik,” kata Supriyanto, Senin (11/7).

Baca Juga: Perbedaan Penggunaan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelumnya, Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo berencana menghapus retribusi penutupan saluran drainase karena dinilai telah menghambat investasi. Hadi mengaku telah menerima banyak keluhan dari sejumlah pengusaha yang merasa keberatan atas pengenaan tarif 2%.

Supriyanto membenarkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar retribusi penutupan saluran drainase di beberapa titik memang cukup besar. Contohnya, untuk menutup drainase seluas 6 meter persegi di kawasan jalan protokol seperti Jl. Wahidin, nilai retribusi yang terutang sekitar Rp2 juta per bulan.

“Retribusi penutupan saluran drainase ini tidak bisa serta merta dicabut karena alasan banyak keluhan,” tegas Supriyanto. Dia menyarankan pengusaha yang keberatan untuk mengajukan keringanan pada Wali Kota disertai dengan alasan yang kuat.

Baca Juga: Buat Warga Tangerang! Diskon dan Pemutihan Pajak PBB Dimulai

Sementara seperti dikutip solopos.com, Anggota Komisi II DPRD Solo Ginda Ferachtriawan meminta pemkot mengupayakan langkah preventif guna meminimalisir penutupan saluran drainase. Menurutnya, sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya drainase untuk menjaga keseimbangan lingkungan. (Amu)

Topik : pajak daerah, solo, retribusi drainase
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 18:46 WIB
KABUPATEN BADUNG
Senin, 18 Mei 2020 | 13:34 WIB
KABUPATEN BEKASI
Minggu, 17 Mei 2020 | 11:00 WIB
KOTA PEKANBARU
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI