Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Penghapusan Retribusi Drainase Ditolak

0
0

SOLO, DDTCNews — Komisi II DPRD Kota Solo menentang rencana Pemerintah Kota (pemkot) Solo untuk menghapus retribusi penutupan saluran drainase lantaran dinilai bisa memicu bertambahnya titik genangan air akibat hujan di sejumlah wilayah Kota Solo.

Sekretaris Komisi II DPRD Solo Supriyanto mengatakan langkah pemkot tersebut kontraproduktif dengan upaya mengurangi jumlah titik genangan yang ada. Selama ini pemungutan retribusi tersebut menjadi instrumen guna mengendalikan praktik penutupan saluran drainase yang saat ini tengah marak.

“Alih fungsi saluran air menjadi area untuk kepentingan usaha komersial dan sosial seperti pembukaan lahan parkir, area perumahan dan pertokoan yang tidak terkontrol terbukti menimbulkan genangan di beberapa titik,” kata Supriyanto, Senin (11/7).

Baca Juga: Permudah Pelaporan, Aplikasi Online Ini Diterbitkan

Sebelumnya, Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo berencana menghapus retribusi penutupan saluran drainase karena dinilai telah menghambat investasi. Hadi mengaku telah menerima banyak keluhan dari sejumlah pengusaha yang merasa keberatan atas pengenaan tarif 2%.

Supriyanto membenarkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar retribusi penutupan saluran drainase di beberapa titik memang cukup besar. Contohnya, untuk menutup drainase seluas 6 meter persegi di kawasan jalan protokol seperti Jl. Wahidin, nilai retribusi yang terutang sekitar Rp2 juta per bulan.

“Retribusi penutupan saluran drainase ini tidak bisa serta merta dicabut karena alasan banyak keluhan,” tegas Supriyanto. Dia menyarankan pengusaha yang keberatan untuk mengajukan keringanan  pada Wali Kota disertai dengan alasan yang kuat.

Baca Juga: Bappenda Optimalkan Pungutan Pajak Kamar Kos

Sementara seperti dikutip solopos.com, Anggota Komisi II DPRD Solo Ginda Ferachtriawan meminta pemkot mengupayakan langkah preventif guna meminimalisir penutupan saluran drainase. Menurutnya, sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya drainase untuk menjaga keseimbangan lingkungan. (Amu)

“Alih fungsi saluran air menjadi area untuk kepentingan usaha komersial dan sosial seperti pembukaan lahan parkir, area perumahan dan pertokoan yang tidak terkontrol terbukti menimbulkan genangan di beberapa titik,” kata Supriyanto, Senin (11/7).

Baca Juga: Permudah Pelaporan, Aplikasi Online Ini Diterbitkan

Sebelumnya, Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo berencana menghapus retribusi penutupan saluran drainase karena dinilai telah menghambat investasi. Hadi mengaku telah menerima banyak keluhan dari sejumlah pengusaha yang merasa keberatan atas pengenaan tarif 2%.

Supriyanto membenarkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar retribusi penutupan saluran drainase di beberapa titik memang cukup besar. Contohnya, untuk menutup drainase seluas 6 meter persegi di kawasan jalan protokol seperti Jl. Wahidin, nilai retribusi yang terutang sekitar Rp2 juta per bulan.

“Retribusi penutupan saluran drainase ini tidak bisa serta merta dicabut karena alasan banyak keluhan,” tegas Supriyanto. Dia menyarankan pengusaha yang keberatan untuk mengajukan keringanan  pada Wali Kota disertai dengan alasan yang kuat.

Baca Juga: Bappenda Optimalkan Pungutan Pajak Kamar Kos

Sementara seperti dikutip solopos.com, Anggota Komisi II DPRD Solo Ginda Ferachtriawan meminta pemkot mengupayakan langkah preventif guna meminimalisir penutupan saluran drainase. Menurutnya, sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya drainase untuk menjaga keseimbangan lingkungan. (Amu)

Topik : pajak daerah, solo, retribusi drainase
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA
Senin, 05 September 2016 | 06:02 WIB
SUMATERA SELATAN