Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Literasi
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penerimaan US$700 Juta dari Pajak Transaksi Elektronik

A+
A-
2
A+
A-
2
Penerimaan US$700 Juta dari Pajak Transaksi Elektronik

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Zimbabwe berharap mendapat peningkatan penerimaan sekitar US$700 juta (sekitar Rp10,6 triliun) per tahun dari pajak baru pada transaksi uang secara elektronik. Pajak itu telah memicu kepanikan masyarakat untuk membeli barang.

Tambahan penerimaan itu, menurut Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi George Guvamatanga, akan masuk dalam target pendapatan Zimbabwe pada tahun fiskal 2018 senilai US$5,7 miliar dan tahun fiskal 2019 senilai US$6,4 miliar.

Menurutnya, pengenaan pajak 2 sen dari setiap dolar yang ditransaksikan digunakan untuk mendorong perluasan basis pajak. Pengenaan pajak yang berubah dari sebelumnya 5 sen per transaksi menjadi bagian dari serangkaian upaya stabilisasi perekonomian.

Baca Juga: Implikasi Pajak Transaksi Elektronik terhadap Perjanjian Perdagangan

“Meskipun ini pil pahit yang harus ditelan, kita harus menerima prinsip bahwa semua orang termasuk sektor informal kita tetap penting untuk berkontribusi pada pajak,” ujar Guvamatanga.

Seperti diketahui, negara ini belum memiliki mata uang sendiri karena menghapus dolar Zimbabwe pada 2009 untuk mengakhiri hiperinflasi. Hal ini pada gilirannya membuat beberapa mata uang seperti dolar AS, euro, dan rand sebagai alat pembayaran yang sah, selain mata uang kuasi yang disebut surat obligasi (bond notes).

Nilai bond notes – yang diperkenalkan dua tahun lalu dan seharusnya bernilai sama dengan greenback – telah merosot sejak pajak baru diumumkan. Penduduk setempat panik dengan membeli barang saat bond notes masih bernilai.

Baca Juga: DJP Sebut Pengenaan PPN atas Transaksi Elektronik Lebih Realistis

Mayoritas transaksi di negara ini bersifat elektronik. Toko-toko mengenakan perbedaan harga terhadap penjualan produk, tergantung pada alat transaksi pelanggan. Perbedaan harga berlaku untuk penggunaan dolar, surat obligasi, atau pembayaran secara elektronik.

Melansir iol.co.za, Ekonom independent di Harare John Robertson mengatakan pajak baru itu meningkatkan biaya bagi perusahaan yang pada gilirannya akan dilimpahkan pada konsumen. Menurutnya, banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi operasi, bahkan menutupnya, karena daya beli masyarakat terpukul. (kaw)

Baca Juga: Pajak Digital, DJP: Kalau Konsensus Enggak Tercapai, Kita Sudah Siap
Topik : transaksi elektronik, Zimbabwe
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 10:00 WIB
INSENTIF FISKAL
Minggu, 24 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 24 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA