BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PHNOM PENH, DDTCNews - Otoritas Pajak Kamboja (General Department of Taxation/GDT) mewajibkan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN melapor setiap bulan secara online.
Dirjen GDT Kong Vibol mengatakan pelaku PMSE harus menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan berikutnya. Pedagang PMSE yang tidak melapor akan dikenakan pajak tambahan sebesar 10%.
"Wajib pajak dapat membuat akun di sistem e-filing, mengakses di tax.gov.kh, dan mengisi informasi yang diperlukan tergantung pada jenis bisnis, termasuk daftar barang dan layanan digital yang disediakan," katanya, dikutip Kamis (21/4/2022).
Kong Vibol mengatakan saat ini otoritas telah melakukan pembaruan sistem e-filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PMSE. Dengan pembaruan tersebut, proses pembayar pajak akan lebih efisien, efektif, dan transparansi.
Dia menjelaskan Instruksi No 20522 tentang penerapan PPN PMSE yang dirilis 8 Desember 2021 telah memerintahkan pedagang menyampaikan laporan dengan benar. Dalam laporan tersebut, pedagang PMSE akan menyampaikan data setiap transaksi barang atau jasa digital.
"Ini menekankan wajib pajak harus melaporkan pasokan barang atau jasa digital, serta kegiatan e-commerce apa pun dari luar negeri," ujarnya dilansir phnompenhpost.com.
Pemerintah Kamboja resmi mengimplementasikan kebijakan PPN PMSE mulai 1 April 2022, setelah mengalami 3 kali penundaan. Saat ini, terdapat 20 perusahaan yang telah ditunjuk sebagai memungut PPN di antaranya Amazon, Meta, Microsoft, dan Google.
Pemerintah menerapkan PPN PMSE karena kegiatan ekonomi digital di Kamboja terus mengalami peningkatan, terutama di tengah pandemi Covid-19. Penerapan jenis pajak tersebut diyakini akan meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya turut mendorong pemulihan ekonomi nasional. (sap)
