Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Skema Tarif Pajak Transaksi Elektronik Negara Ini Diubah

1
1

Ilustrasi.

HARARE, DDTCNews – Pemerintah mengubah skema tarif pajak atas transaksi elektronik dari 5 sen per transaksi menjadi 2 sen dari setiap dolar yang ditransaksikan. Lagkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan basis pajak Zimbabwe.

Menteri Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Zimbabwe Mthuli Ncube mengatakan perubahan tarif pajak atas transaksi elektronik dan sistem real time gross settlement transactions (RTGS) merupakan suatu kebutuhan pemerintah untuk mendorong basis pajak.

“Perubahan tarif pajak atas transaksi elektronik dari 5 sen per transaksi menjadi 2 sen per dolar yang ditransaksikan berlaku pada 1 Oktober 2018,” katanya, Senin (1/10/2018).

Baca Juga: Ini Realisasi Penerimaan Perpajakan Zimbabwe Kuartal I/2019

Keputusan pemerintah menerbitkan kebijakan ini dilandasi oleh tingginya transaksi elektronik di Zimbabwe. Melansir fin24.com, 96% transaksi yang dilakukan di Afrika Selatan berupa transaksi elektronik.

Tarif baru ini akan memaksa para wajib pajak Zimbabwe untuk membayar pajak lebih banyak. Pasalnya, pemerintah memajaki setiap dolar yang ditransaksikan. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memungut 5 sen untuk setiap transaksi.

Hal ini mendapat sorotan dari Analis Trigrams Investment Walter Mandeya yang menilai pemajakan itu akan menjadi bencana bagi konsumen yang sudah rela mengeluarkan uang yang lebih untuk pajak pertambahan nilai (PPN), maupun menyetor berbagai pemungutan lain selain pajak atas transaksi elektronik.

Baca Juga: Setoran Pajak Transfer Uang Elektronik Melonjak

“Sangat berbahaya bagi warga Zimbabwe karena sebagian besar transaksi kami sekarang dilakukan secara elektronik. Ini adalah peningkatan biaya pada semua transaksi dan konsumen akan terluka akibat kenbijakan ini,” tutur Mandeya.

Sementara itu, Reserve Bank of Zimbabwe mencatat transaksi elektronik per semester I/2018 sebesar ZWN64,7 miliar. Jika 2 sen dibebankan pada setiap dolar yang ditransaksikan, maka pemerintah akan meraup ZWN1.3 miliar.

Pemerintah memprediksi jika pemajakan skema terbaru ini diberlakukan, maka pemerintah akan menampung sekitar ZWN2,5 miliar dalam bentuk pajak transaksi elektronik. (kaw)

Baca Juga: Zimra Mulai Pungut Pajak dalam Mata Uang Asing

“Perubahan tarif pajak atas transaksi elektronik dari 5 sen per transaksi menjadi 2 sen per dolar yang ditransaksikan berlaku pada 1 Oktober 2018,” katanya, Senin (1/10/2018).

Baca Juga: Ini Realisasi Penerimaan Perpajakan Zimbabwe Kuartal I/2019

Keputusan pemerintah menerbitkan kebijakan ini dilandasi oleh tingginya transaksi elektronik di Zimbabwe. Melansir fin24.com, 96% transaksi yang dilakukan di Afrika Selatan berupa transaksi elektronik.

Tarif baru ini akan memaksa para wajib pajak Zimbabwe untuk membayar pajak lebih banyak. Pasalnya, pemerintah memajaki setiap dolar yang ditransaksikan. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memungut 5 sen untuk setiap transaksi.

Hal ini mendapat sorotan dari Analis Trigrams Investment Walter Mandeya yang menilai pemajakan itu akan menjadi bencana bagi konsumen yang sudah rela mengeluarkan uang yang lebih untuk pajak pertambahan nilai (PPN), maupun menyetor berbagai pemungutan lain selain pajak atas transaksi elektronik.

Baca Juga: Setoran Pajak Transfer Uang Elektronik Melonjak

“Sangat berbahaya bagi warga Zimbabwe karena sebagian besar transaksi kami sekarang dilakukan secara elektronik. Ini adalah peningkatan biaya pada semua transaksi dan konsumen akan terluka akibat kenbijakan ini,” tutur Mandeya.

Sementara itu, Reserve Bank of Zimbabwe mencatat transaksi elektronik per semester I/2018 sebesar ZWN64,7 miliar. Jika 2 sen dibebankan pada setiap dolar yang ditransaksikan, maka pemerintah akan meraup ZWN1.3 miliar.

Pemerintah memprediksi jika pemajakan skema terbaru ini diberlakukan, maka pemerintah akan menampung sekitar ZWN2,5 miliar dalam bentuk pajak transaksi elektronik. (kaw)

Baca Juga: Zimra Mulai Pungut Pajak dalam Mata Uang Asing
Topik : transaksi elektronik, Zimbabwe
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS