ZIMBABWE

Penduduk Miskin Melonjak, Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Senin, 24 Januari 2022 | 17:00 WIB
Penduduk Miskin Melonjak, Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Kekayaan

Ilustrasi.

WARSAWA, DDTCNews – Zimbabwe Fight Inequality Alliance (LSM) menuntut penerapan pajak kekayaan kepada Pemerintah Zimbabwe sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini sudah mengkhawatirkan.

Juru Bicara Zimbabwe Fight Inequality Alliance Janet Zhou mengatakan sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat telah menyerukan isu ini selama sepekan. Ini dilakukan untuk memberi tekanan kepada pemerintah untuk menerapkan pajak bagi orang terkaya di negara itu.

“Kami menyerukan pengenalan dan penerapan pajak kekayaan untuk memfasilitasi redistribusi kekayaan dari orang-orang yang memiliki terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan mayoritas yang menderita,” katanya, Senin (24/1/2022).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Seperti dilansir allafrica.com, Zhou menjelaskan kemiskinan di Zimbabwe telah meningkat secara drastis. Menurutnya, terdapat 7,9 juta penduduk Zimbabwe sudah berada di bawah garis kemiskinan yang ekstrem.

Sementara itu, penduduk yang termasuk golongan orang kaya, elit politik, dan pengusaha mencatat peningkatan kekayaan yang luar biasa. Namun, lanjut Zhou, peningkatan kekayaan tersebut juga diikuti dengan peningkatan transfer publik secara ilegal.

“Anehnya, orang kaya, elit politik dan perusahaan kaya mencatat peningkatan luar biasa dalam kekayaan dan aset yang sayangnya berasal dari transfer publik ilegal ke tangan segelintir orang," tutur Zhou.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zhou bertepatan dengan hari peringatan Pekan Aksi Global Menentang Ketimpangan yang dimulai sejak 15 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Zhou menekankan pentingnya pengenalan pajak orang kaya.

Dia juga mengusulkan pemerintah memperkenalkan windfall tax Covid-19 terhadap perusahaan dan individu yang menghasilkan keuntungan fenomenal sejak 2020. Nanti, penerimaan pajak dialokasikan untuk menghadapi kasus kemiskinan. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara