Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemilihan Anggota BPK Disebut Langgar UU BPK

4
4

JAKARTA, DDTCNews—Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut telah melanggar undang-undang, yaitu Pasal 14 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasalnya, DPR belum menetapkan anggota BPK terpilih sampai tenggat hari ini, Senin 16 September 2019.

Hari ini menjadi tenggat DPR untuk mengadakan sidang paripurna yang menetapkan 5 anggota terpilih BPK, karena Pasal 14 ayat (4) menyebutkan pemilihan anggota BPK diselesaikan paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK lama, 16 Oktober 2019. Anggota BPK lama dilantik pada 16 Oktober 2014.

“DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama,” demikian bunyi Pasal 14 ayat (4), dengan penjelasan cukup jelas.

Baca Juga: Janji Tinggal Janji, Pengesahan Revisi UU Bea Meterai Ditunda

Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: “BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.”

Juru bicara Solidaritas Selamatkan BPK Adi Prasetyo mengatakan dengan pelanggaran batas waktu itu, terbuka kemungkinan pemillihan tersebut akan digugat. "Apabila DPR tetap melaksanakan pemilihan, hal itu dapat dikategorikan illegal. Legitimasi Anggota BPK terpilih pasti akan digugat masyarakat,” katanya, Senin (16/9/2019).

DPR belum menyelesaikan pemilihan anggota BPK karena belum menerima rekomendasi nama anggota BPK dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD sendiri baru menggelar uji kelaikan dan kepatutan terhadap calon anggota BPK pada hari ini dan besok. (Senin-Selasa, 16-17/9/2019).

Baca Juga: Anggota BPK Terpilih: Tidak Ada Masalah, Alumni DPR Jadi Pimpinan BPK

Pasalnya, DPD baru menerima surat permintaan menggelar fit and proper dari DPR pada Kamis (29/9/2019). DPD juga mempertanyakan surat tersebut pada Jumat (30/8/2019) karena dalam surat tersebut terdapat 2 daftar nama kandidat, yaitu daftar 32 kandidat dan daftar 62 kandidat.

“Kami meminta kepastian 1 daftar nama calon anggota BPK dari 2 daftar calon anggota BPK yang saudara kirim, yaitu 32 orang calon atau 62 orang calon, agar kami dapat memprosesnya lebih lanjut,” kata Ketua DPD Oesman Sapta, dalam surat balasannya ke pimpinan DPR.

Pimpinan DPR menginginkan 62 nama kandidat anggota BPK tetap diproses dan diserahkan ke DPD, tetapi Komisi XI ngotot bertahan dengan keputusannya dengan 32 kandidat. Akibatnya, pimpinan DPR terlambat mengirim surat ke pimpinan DPD, dari yang seharusnya sudah dikirim awal Agustus ini.

Baca Juga: Sah, Ini 5 Anggota BPK Terpilih

Komisi XI DPR telah menggelar fit and proper test pada 32 calon anggota BPK pada 2-5 September 2019. Sampai berita ini diturunkan belum ada komentar apapun baik dari DPR maupun DPD atas pelanggaran Pasal 14 ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 ini. Pada sidang paripurna hari ini, tidak ada agenda penetapan anggota BPK. (Bsi)

“DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama,” demikian bunyi Pasal 14 ayat (4), dengan penjelasan cukup jelas.

Baca Juga: Janji Tinggal Janji, Pengesahan Revisi UU Bea Meterai Ditunda

Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: “BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.”

Juru bicara Solidaritas Selamatkan BPK Adi Prasetyo mengatakan dengan pelanggaran batas waktu itu, terbuka kemungkinan pemillihan tersebut akan digugat. "Apabila DPR tetap melaksanakan pemilihan, hal itu dapat dikategorikan illegal. Legitimasi Anggota BPK terpilih pasti akan digugat masyarakat,” katanya, Senin (16/9/2019).

DPR belum menyelesaikan pemilihan anggota BPK karena belum menerima rekomendasi nama anggota BPK dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD sendiri baru menggelar uji kelaikan dan kepatutan terhadap calon anggota BPK pada hari ini dan besok. (Senin-Selasa, 16-17/9/2019).

Baca Juga: Anggota BPK Terpilih: Tidak Ada Masalah, Alumni DPR Jadi Pimpinan BPK

Pasalnya, DPD baru menerima surat permintaan menggelar fit and proper dari DPR pada Kamis (29/9/2019). DPD juga mempertanyakan surat tersebut pada Jumat (30/8/2019) karena dalam surat tersebut terdapat 2 daftar nama kandidat, yaitu daftar 32 kandidat dan daftar 62 kandidat.

“Kami meminta kepastian 1 daftar nama calon anggota BPK dari 2 daftar calon anggota BPK yang saudara kirim, yaitu 32 orang calon atau 62 orang calon, agar kami dapat memprosesnya lebih lanjut,” kata Ketua DPD Oesman Sapta, dalam surat balasannya ke pimpinan DPR.

Pimpinan DPR menginginkan 62 nama kandidat anggota BPK tetap diproses dan diserahkan ke DPD, tetapi Komisi XI ngotot bertahan dengan keputusannya dengan 32 kandidat. Akibatnya, pimpinan DPR terlambat mengirim surat ke pimpinan DPD, dari yang seharusnya sudah dikirim awal Agustus ini.

Baca Juga: Sah, Ini 5 Anggota BPK Terpilih

Komisi XI DPR telah menggelar fit and proper test pada 32 calon anggota BPK pada 2-5 September 2019. Sampai berita ini diturunkan belum ada komentar apapun baik dari DPR maupun DPD atas pelanggaran Pasal 14 ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 ini. Pada sidang paripurna hari ini, tidak ada agenda penetapan anggota BPK. (Bsi)

Topik : pemilihan anggota BPK, anggota BPK, DPR, DPD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA