PEMILIHAN ANGGOTA BPK

Pemilihan Anggota BPK Disebut Langgar UU BPK

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 September 2019 | 17:32 WIB
Pemilihan Anggota BPK Disebut Langgar UU BPK

JAKARTA, DDTCNews—Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut telah melanggar undang-undang, yaitu Pasal 14 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasalnya, DPR belum menetapkan anggota BPK terpilih sampai tenggat hari ini, Senin 16 September 2019.

Hari ini menjadi tenggat DPR untuk mengadakan sidang paripurna yang menetapkan 5 anggota terpilih BPK, karena Pasal 14 ayat (4) menyebutkan pemilihan anggota BPK diselesaikan paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK lama, 16 Oktober 2019. Anggota BPK lama dilantik pada 16 Oktober 2014.

“DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama,” demikian bunyi Pasal 14 ayat (4), dengan penjelasan cukup jelas.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: “BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.”

Juru bicara Solidaritas Selamatkan BPK Adi Prasetyo mengatakan dengan pelanggaran batas waktu itu, terbuka kemungkinan pemillihan tersebut akan digugat. "Apabila DPR tetap melaksanakan pemilihan, hal itu dapat dikategorikan illegal. Legitimasi Anggota BPK terpilih pasti akan digugat masyarakat,” katanya, Senin (16/9/2019).

DPR belum menyelesaikan pemilihan anggota BPK karena belum menerima rekomendasi nama anggota BPK dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD sendiri baru menggelar uji kelaikan dan kepatutan terhadap calon anggota BPK pada hari ini dan besok. (Senin-Selasa, 16-17/9/2019).

Baca Juga:
Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Pasalnya, DPD baru menerima surat permintaan menggelar fit and proper dari DPR pada Kamis (29/9/2019). DPD juga mempertanyakan surat tersebut pada Jumat (30/8/2019) karena dalam surat tersebut terdapat 2 daftar nama kandidat, yaitu daftar 32 kandidat dan daftar 62 kandidat.

“Kami meminta kepastian 1 daftar nama calon anggota BPK dari 2 daftar calon anggota BPK yang saudara kirim, yaitu 32 orang calon atau 62 orang calon, agar kami dapat memprosesnya lebih lanjut,” kata Ketua DPD Oesman Sapta, dalam surat balasannya ke pimpinan DPR.

Pimpinan DPR menginginkan 62 nama kandidat anggota BPK tetap diproses dan diserahkan ke DPD, tetapi Komisi XI ngotot bertahan dengan keputusannya dengan 32 kandidat. Akibatnya, pimpinan DPR terlambat mengirim surat ke pimpinan DPD, dari yang seharusnya sudah dikirim awal Agustus ini.

Komisi XI DPR telah menggelar fit and proper test pada 32 calon anggota BPK pada 2-5 September 2019. Sampai berita ini diturunkan belum ada komentar apapun baik dari DPR maupun DPD atas pelanggaran Pasal 14 ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 ini. Pada sidang paripurna hari ini, tidak ada agenda penetapan anggota BPK. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Minggu, 07 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Minggu, 24 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak