Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Pemerintah Tambah Ribuan Barang Kena Cukai Baru

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Tambah Ribuan Barang Kena Cukai Baru

Ilustrasi.

DUBAI, DDTCNews – Federal Tax Authority (FTA) Uni Emirat Arab (UEA) mendesak seluruh produsen dan importir barang yang tercantum dalam perluasan daftar cukai (list of excise duties) agar segera mendaftarkan diri pada otoritas.

Khalid Ali Al Bustani, Dirjen FTA mengatakan pendaftaran ini diperlukan untuk menghindari denda atau hambatan yang mungkin timbul dari pendaftaran yang terlambat atau gagal. Terlebih, sesuai dengan keputusan Kabinet dan Kementerian Keuangan, pendaftaran tersebut bersifat wajib.

“Kami ingin menjadikan penerapan cukai dengan daftar yang baru menjadi efisien untuk bisnis dan otoritas pajak. Karena itu, kami mendesak perusahaan agar mendaftar pada otoritas pajak untuk menghindari denda,” kata Al Bustani Selasa (31/10/2019), seperti dilansir gulfnews.com.

Baca Juga: Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Perluasan produk yang dikenai cukai itu ditujukan untuk menjawab arahan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, langkah ini ditempuh guna mempercepat rencana untuk membentuk komunitas yang aman dan sehat dengan mengekang konsumsi produk berbahaya.

Lebih lanjut, harga dari 4000 produk lebih akan terpengaruh dengan perluasan pajak cukai yang akan diberlakukan mulai 1 Desember 2019. Jumlah produk yang masuk dalam daftar cukai ini akan mencapai 13.000 produk, termasuk 9.000 produk yang telah ditambahkan sebelumnya.

Meski daftar diperluas, sambung Al Bustani, terdapat produk yang dikecualikan, seperti minuman siap minum yang mengandung setidaknya 75% susu atau pengganti susu, susu formula bayi, atau makanan bayi, serta minuman yang dikonsumsi untuk kebutuhan diet dan keperluan medis.

Baca Juga: Jatim Bakal Punya 4 Kawasan Industri Hasil Tembakau yang Baru

“Survei telah menunjukkan bahwa menerapkan cukai pada tingkat 50% pada minuman berkarbonasi dan 100% pada produk tembakau dan minuman energi meraih sukses besar,” imbuh Al Bustani, seperti dilansir zawya.com.

Adapun UEA memperkenalkan cukai pada Oktober 2017 silam untuk barang yang dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan. Cukai itujukan untuk mengurangi konsumsi sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk menutup biaya layanan publik.

Berdasarkan aturan sebelumnya, tarif cukai berkisar antara 50% hingga 100% untuk produk tembakau beserta turunannya, minuman energi dan minuman ringan. Namun, awal tahun ini pemerintah menambahkan produk baru ke dalam daftar barang yang terkena cukai.

Baca Juga: Tarif Cukai 2023 Naik, DJBC Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Produk tersebut seperti rokok elektrik dan perangkatnya yang dikenakan tarif 100% dan minuman berpemanis dengan tarif 50%. Lebih lanjut, harga eceran dari produk tersebut juga akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5%, di samping cukai. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : cukai, Uni Emirat Arab

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

pramudyaanggar

Jum'at, 01 November 2019 | 01:11 WIB
Kebijakan seperti ini memang harus terus dilaksanakan, selain untuk kepentingan perekonomian negara, hal ini sudah menjadi kewajiban seorang importir yang meraup keuntungan atau laba disuatu negara. Tentu hal ini akan kembali meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara dalam APBN terutama dari se ... Baca lebih lanjut

pramudyaanggar

Jum'at, 01 November 2019 | 01:06 WIB
Kebijakan seperti ini memang harus terus dilaksanakan, selain untuk kepentingan perekonomian negara, hal ini sudah menajdi kewajiban seorang importir yang meraup keuntungan atau laba disuatu negara. Tentu hal ini akan kembali mendorong pendapatan atau penerimaan negara dalam APBN terutama dari sekto ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN

Syarat dan Ketentuan Memperoleh NPPBKC, Apa Saja?

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tak Patuh Beritahukan BKC yang Selesai Dibuat, DJBC Ingatkan Sanksinya

Kamis, 26 Januari 2023 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Beli Baju dari Luar Negeri Kena Pajak Tinggi, DJBC Ungkap Hitungannya

Kamis, 26 Januari 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

PMK 161/2022 Berlaku Mulai 13 Februari, DJBC Ingatkan Pengusaha BKC

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP