Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Prioritaskan Bahasan Perpanjangan Waktu Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Prioritaskan Bahasan Perpanjangan Waktu Insentif Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pembahasan usulan perpanjangan waktu pemberian insentif pajak bagi dunia usaha yang akan berakhir Juni 2021 menjadi prioritas pemerintah. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (18/5/2021).

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku telah menerima usulan tersebut dari sejumlah asosiasi pengusaha. Usulan itu akan segera dibahas bersama dengan Wakil Menteri Keuangan yang juga pengurus Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Suahasil Nazara.

"Ini yang nanti akan prioritas kami bahas, untuk beberapa insentif usaha," katanya.

Baca Juga: Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Hingga 11 Mei 2021, realisasi insentif dunia usaha dalam PEN senilai Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Realisasi itu mencakup berbagai insentif pajak, terutama yang tertuang dalam PMK 9/2021. Simak ‘Lengkap, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Perpanjangan 6 Insentif Pajak’.

Selain mengenai usulan perpanjangan masa pemberian insentif pajak, ada pula bahasan tentang opsi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, ada bahasan aturan baru terkait dengan pemberian izin bagi pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Dirjen Pajak Sebut Ada Batas Waktunya
  • Pembahasan dalam Forum Rutin Satgas PEN

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah terus mengupayakan adanya percepatan realisasi pemanfaatan insentif pajak. Menurutnya, perkembangan mengenai program-program PEN rutin dibahas bersama Satgas setiap Senin malam.

"Memang catatannya ada yang terkait dengan masa [pemberian insentif] yang harus kami kejar. Nanti akan kami bahas dalam forum rutin Satgas PEN," ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Tunggu Pembahasan dengan DPR

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan opsi kenaikan tarif PPN masih terus dikaji pemerintah. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

"Rencana kenaikan tarif PPN masih dalam proses perumusan dan pengkajian. Tentunya pemerintah menunggu pembahasan dengan DPR," katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Segera Didiskusikan

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menanti laporan mengenai wacana kenaikan tarif PPN tersebut. Hingga saat ini, sambungnya, belum ada rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Pasti nanti kami akan minta segera dijadwalkan jika sudah ada rencana pasti dan ada konsepsi yang jelas kira-kira kapan akan disampaikan. Dalam 1-2 hari ini, nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan,” ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi
  • Tidak Mendistorsi Ekonomi

Pemerintah harus memastikan pengambilan opsi kenaikan tarif pajak tidak mendistorsi pemulihan ekonomi nasional pascaterjadinya pandemi Covid-19.

Pakar sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan berdasarkan pada berbagai penelitian, pajak atas properti cenderung paling tidak menganggu ekonomi. Setelah itu, secara berurutan, ada pajak atas konsumsi (termasuk PPN), pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, dan PPh badan. Simak ‘Kenaikan Tarif Pajak Harus Dipastikan Minim Distorsi Ekonomi’. (DDTCNews)

  • Pendidikan di Luar Kedinasan

Otoritas menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2021 tentang izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan bagi pegawai di lingkungan DJP. Beleid ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu PER-16/PJ/2013 s.t.d.d PER-28/PJ/2014.

Baca Juga: Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Dalam beleid itu, terdapat 15 program studi DIII, 22 program studi S1, 23 program studi S2, dan 18 program studi S3 yang dapat diikuti pegawai DJP dalam menempuh pendidikan di luar kedinasan. Daftar program studi akan terus ditinjau secara berkala sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi. Simak ‘DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pendidikan di Luar Kedinasan’. (DDTCNews)

  • Insentif Sektor Transportasi

Kemenko Perekonomian terus menerima usulan insentif tambahan dari berbagai pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan saat ini tengah mengkaji usulan insentif dari sektor transportasi. Menurutnya, kajian itu akan dibahas bersamaan dengan usulan insentif yang datang dari asosiasi pengusaha ritel.

"Memang banyak usulan yang sedang kami bahas, dari sektor yang terdampak," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum
  • Penggelapan Pajak

DJP membantu otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) menyampaikan salinan dokumen dakwaan penggelapan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI).

Tim Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP menyampaikan salinan dokumen dakwaan penggelapan PPh yang dilakukan WNI berinisial SMD di kediamannya, yakni Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (6/5/2021).

SMD didakwa oleh otoritas pajak Amerika Serikat telah melakukan penggelapan PPh di Negeri Paman Sam pada 2001 hingga 2004. Pada periode tersebut, SMD bekerja dan menjadi subjek pajak di Amerika Serikat. Simak ‘WNI Jadi Terdakwa Penggelapan Pajak AS, DJP Bantu IRS’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, PMK 9/2021

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
#MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Selasa, 18 Mei 2021 | 08:14 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Peristiwa Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi hampir seluruh sektor di Indonesia. Pemberian insentif dari Pemerintah untuk berberbagai sektor di Indonesia menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi nasi ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Jum'at, 17 September 2021 | 16:30 WIB
BELGIA

Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan