Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

WNI Jadi Terdakwa Penggelapan Pajak AS, DJP Bantu IRS

A+
A-
3
A+
A-
3
WNI Jadi Terdakwa Penggelapan Pajak AS, DJP Bantu IRS

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) membantu otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) menyampaikan salinan dokumen dakwaan penggelapan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI).

Tim Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP menyampaikan salinan dokumen dakwaan penggelapan PPh yang dilakukan WNI berinisial SMD di kediamannya, yakni Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (6/5/2021).

“Surat dakwaan disampaikan agar terdakwa melakukan pembelaan diri atas dakwaan,” demikian penjelasan DJP dalam laman resminya, dikutip pada Senin (17/5/2021).

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Permintaan bantuan penyampaian salinan dakwaan tersebut disampaikan Kantor IRS – Criminal Investigation (IRS-CI) Sydney yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal di seluruh Kawasan Pasifik, termasuk Indonesia.

Surat permintaan bantuan ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah itu, KPK meneruskan surat tersebut kepada Direktorat Penegakan Hukum DJP.

SMD didakwa oleh otoritas pajak Amerika Serikat telah melakukan penggelapan PPh di Negeri Paman Sam pada 2001 hingga 2004. Pada periode tersebut, SMD bekerja dan menjadi subjek pajak di Amerika Serikat.

Baca Juga: Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Pada 2006 hingga 2007, IRS telah melakukan penyidikan terhadap SMD. Petugas IRS telah melakukan komunikasi secara langsung dan melalui telepon dengan SMD pada Mei 2007. Namun, SMD menolak untuk diwawancara dan menyampaikan akan mencari pengacara untuk proses hukum pidana pajak.

Pada November 2007, IRS telah mengirimkan permintaan bantuan melalui tax treaty kepada DJP. Petugas DJP telah memenuhi permintaan bantuan tersebut dengan mewawancarai ibu dari SMD.

Pada 3 April 2008, Grand Jury Amerika Serikat memutuskan kasus SMD dilanjutkan ke persidangan. Terdakwa tidak mengetahui dan tidak diizinkan hadir dalam proses pendakwaan tersebut.

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

SMD didakwa melanggar Title 26, US Code Section 7206(1), false tax return atas penghasilannya di Amerika Serikat pada 2001 sampai dengan 2004. Pada 2016, otoritas Amerika Serikat telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas nama SMD.

Dalam penyampaian salinan dokumen dakwaan kepada SMD, tim Direktorat Penegakan Hukum juga bekerja sama dengan tim dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari yaitu, Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, account representative, serta petugas intelijen perpajakan.

“Kegiatan ini menunjukkan semangat DJP untuk terus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, tidak hanya yang di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Topik : penegakan hukum, pemeriksaan, pidana perpajakan, penggelapan pajak, DJP, IRS, AS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:53 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Jumat, Kring Pajak DJP Hanya Bisa Dihubungi Lewat Ini

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Ini Fokus Pengawasn Itjen Kemenkeu untuk DJP dan DJBC

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal III/2021 Tumbuh 4,5%

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran