Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kenaikan Tarif Pajak Harus Dipastikan Minim Distorsi Ekonomi

A+
A-
2
A+
A-
2
Kenaikan Tarif Pajak Harus Dipastikan Minim Distorsi Ekonomi

Managing Partner DDTC Darussalam (kanan), Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor dalam Hot Economy yang disiarkan Berita Satu TV, Senin (17/5/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah harus memastikan pengambilan opsi kenaikan tarif pajak tidak mendistorsi pemulihan ekonomi nasional pascaterjadinya pandemi Covid-19.

Pakar sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pada masa pandemi Covid-19, ada berbagai relaksasi pajak yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Pada saat bersamaan, ada kenaikan belanja negara. Keduanya bertujuan untuk menstimulus ekonomi.

“Persoalannya sekarang bagaimana kita menyeimbangkan dua kepentingan ini. Kita cari titik tengah. Kalau kita akan menaikkan pajak, pertanyaannya adalah jenis pajak apa yang bisa kita naikkan tanpa mendistorsi ekonomi,” ujar Darussalam dalam Hot Economy yang disiarkan Berita Satu TV, Senin (17/5/2021).

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu opsi kebijakan yang tengah dipertimbangkan pemerintah untuk menuju konsolidasi fiskal – dengan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) – adalah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Darussalam mengatakan sebagai pajak atas konsumsi, PPN memang menjadi salah satu pajak yang relatif tidak distortif. Berdasarkan pada berbagai penelitian, sambungnya, pajak atas properti cenderung paling tidak menganggu ekonomi.

Setelah itu, secara berurutan, ada pajak atas konsumsi (termasuk PPN), pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, dan PPh badan. Darussalam mengatakan dalam konteks PPN, ada skema pajak keluaran dan pajak masukan sehingga sifatnya netral.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Berdasarkan pada data OECD, sambung Darussalam, banyak negara yang sedang dalam masa transisi menuju pemulihan ekonomi mengambil kebijakan peningkatan tarif PPN. Selama 2010—2020, rata-rata tarif di 127 negara di dunia meningkat dari 14,9% menjadi 15,4%.

Dalam kesempatan itu Darussalam juga menekankan pentingnya kebijakan lain untuk melindungi kelompok masyarakat bawah jika pemerintah ingin menaikkan tarif PPN. Salah satunya adalah pemberian stimulus melalui mekanisme subsidi langsung.

“Daripada kita memberikan pembebasan, lebih baik berlakukan pungutan tapi berikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya. Simak pula ‘Banyak Pengecualian PPN di Indonesia, Ini Penjelasan Dirjen Pajak’.

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selain itu, skema PPN multitarif juga bisa dipertimbangkan. Dengan demikian, atas barang yang menjadi kebutuhan dasar orang banyak, bisa mendapat tarif rendah. Sementara untuk barang mewah yang dikonsumsi orang kaya, bisa dikenakan tarif paling tinggi. Simak ‘Tren Global PPN: Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas’.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah masih terus mengkaji secara komprehensif opsi kenaikan tarif PPN. Keputusan juga akan tergantung pada pembahasan dengan DPR. Simak ‘Ubah Kebijakan PPN, Pemerintah Tunggu Pembahasan Dengan DPR’.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mendorong pemerintah untuk melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pengusaha, selama kajian berlangsung. Menurutnya, perekonomian masih belum pulih signifikan.

Baca Juga: Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran

“Memang dalam UU itu dimungkinkan [adanya kenaikan menjadi] sampai 15%. Cuma kita melihat apakah waktunya sudah tepat untuk itu?” katanya.

Menurutnya, kenaikan PPN akan berimbas pada tingkat konsumsi di semua lapisan masyarakat karena berpotensi mengerek harga produk. Kondisi itu dikhawatirkan akan memiliki dampak ikutan dari sisi produksi sehingga pemulihan ekonomi berisiko terganggu.

Pemerintah, menurutnya, bisa mengambil alternatif kebijakan lainnya. Salah satunya dengan memperluas basis pajak melalui pemajakan sektor-sektor potensial seperti digital. Optimalisasi penerimaan pada sektor itu juga perlu dibarengi dengan efisiensi dari sisi belanja negara. (kaw)

Baca Juga: Begini Perincian Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak

Topik : kebijakan pajak, PPN, PPh, PEN, pandemi, Covid-19, konsolidasi fiskal, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Wajib Pajak?

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PPKM: Kasus Terkendali, Jokowi Wanti-wanti Gelombang Lanjutan

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran