Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Paksa 12 Pejabat Pajak Mengundurkan Diri, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Paksa 12 Pejabat Pajak Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Ilustrasi. (foto:Sanmarg)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah India memaksa 12 pejabat senior pajak untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka dituduh melakukan pelanggaran seperti penipuan, pemerasan, hingga pelecehan seksual.

Seluruh pejabat tersebut berasal dari Indian Revenue Services (IRS). Dari 12 pejabat itu, sebanyak 7 pejabat komisaris yang salah satunya berada di posisi teratas di Departemen Pajak Penghasilan. Selain itu, ada satu komisaris gabungan, 3 komisaris tambahan, dan seorang asisten komisaris.

“Ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi, 'na khaunga na khane dunga' [tidak akan mencuri, atau membiarkan orang lain] dan pesan kuat telah dikirim dalam sistem untuk segera menghindari praktik korupsi di semua tingkatan,” kata seorang pejabat pemerintah, seperti dikutip pada Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Dalam perintah pemberhentian yang dilayangkan pemerintah, selutuh pejabat masih akan diberikan gaji dan tunjangan selama tiga bulan. Langkah ‘bersih-bersih’ dalam birokrasi ini kemungkinan juga akan diperluas untuk departemen lainnya yang masih memiliki masalah terkait korupsi.

Seorang pejabat yang mengetahui tindakan tegas itu mengatakan tuduhan pemerintah termasuk serius. Pasalnya, dalam beberapa kasus, para petugas telah diskors dan ditangkap langsung oleh agen penuntut. Salah satu tuduhan paling serius dilayangkan kepada seorang pejabat yang diduga mengumpulkan aset senilai 120 juta rupee (sekitar Rp24,6 miliar)

Dia memberi contoh ada seorang pejabat yang telah ditangguhkan dari 1999 hingga 2014 karena keluhan serius korupsi dan pemerasan besar. Seorang pejabat lainnya dipecat karena tuduhan melakukan pelecehan seksual.

Baca Juga: PNS Ogah Laporkan Hartanya, Siap-Siap Tukin Dipangkas Hingga Dipecat

Salah satu dari 12 pejabat terpaksa mundur karena ketidakmampuan profesionalnya. Menurut salah satu sumber, orang tersebut terbukti tidak efektif sebagai petugas pengawan. Dia gagal memastikan kasus-kasus penting.

“Kasus-kasus penting dengan implikasi pajak yang besar ditugaskan kepada petugas senior dan berpengalaman,” katanya, seperti dilansir Hindustan Times. (kaw)

Baca Juga: Jelang Festival, Tarif Bea Masuk Minyak Sawit Dipangkas Jadi 2,5%
Topik : India, birokrasi pajak, korupsi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Mei 2021 | 15:06 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masalah Pajak Digital, Google Cs Dukung Rencana Aksi Retaliasi AS

Sabtu, 17 April 2021 | 12:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani: Korupsi Hambat RI Jadi Negara Maju

Selasa, 13 April 2021 | 15:15 WIB
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Hanya Jadi Slogan

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu