Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemerintah Diminta Hati-Hati Atur Pajak Daerah di Omnibus Law

A+
A-
3
A+
A-
3
Pemerintah Diminta Hati-Hati Atur Pajak Daerah di Omnibus Law

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono saat memberikan paparan dalam diskusi yang diselenggarakan Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni), Kamis (5/3/2020) malam.

JAKARTA, DDTCNews – Ekonom Universitas Jember Adhitya Wardhono mengingatkan pemerintah agar berhati-hati memuat ketentuan tentang pajak daerah dalam rancangan omnibus law perpajakan.

Adhitya memperkirakan rencana harmonisasi ketentuan tentang pajak daerah berisiko menimbulkan gejolak penolakan dari sebagian kepala daerah. Menurutnya, para kepala daerah khawatir penyetaraan tarif pajak akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).

"Dalam jangka pendek, saya yakin akan menimbulkan gejolak. Mereka ini kan organ politik. Artinya, aparatur daerah juga aparatur politik, yang mau tidak mau, dia akan terbebani dengan intervensi pemerintah pusat, meskipun niatnya untuk mengharmonisasi," ungkapnya dalam diskusi yang diselenggarakan Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni), Kamis (5/3/2020) malam.

Baca Juga: Target Setoran Pajak Kendaraan Semester I di Daerah Ini Terlampaui

Penyelarasan ketentuan pajak antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi hal krusial dalam pelaksanaan omnibus law perpajakan. Pemberian pemahaman pada 548 kepala daerah di Indonesia juga bukan pekerjaan mudah walaupun tujuannya untuk menarik lebih banyak investasi ke daerah.

Adhitya khawatir harmonisasi itu akan menyamaratakan ketentuan pajak di semua daerah, dengan mengabaikan potensi pajak yang berbeda-beda. Menurutnya, situasi itu justru bisa menyebabkan penerimaan pajak daerah tak maksimal.

Dia menyebut tax ratio rata-rata pajak daerah terhadap PDB di Indonesia juga masih sangat kecil, yakni di bawah 2%. Oleh karena itu, Adhitya menyarankan pemerintah lebih berfokus pada upaya menggali potensi pajak daerah ketimbang menyamaratakan tarif melalui omnibus law.

Baca Juga: Begini Profil Pajak Kabupaten dengan UMK Tertinggi se-Indonesia

Seperti diketahui, pada rancangan omnibus law perpajakan, akan diatur sanksi untuk pemerintah daerah jika menerapkan pajak daerah yang dinilai mengganggu iklim usaha di wilayahnya. RUU mengharapkan semua ketentuan pajak daerah sesuai dengan arah kebijakan fiskal nasional.

Dengan demikian, pemda yang menerapkan tarif pajak tinggi dan mengganggu investasi bisa dikenai sanksi berupa perintah mencabut perda pajak daerah hingga berkaitan dengan instrumen transfer ke daerah. Simak artikel ‘Ini Rencana Rasionalisasi Pajak Daerah dalam Omnibus Law’.

Belum lama ini, DDTC Fiscal Research merilis Indonesia Taxation Quarterly Report (Q4-2019). Dalam laporan itu, ada pembahasan mengenai sejumlah aspek yang perlu diperhatikan pemerintah terkait rencana rasionalisasi pajak daerah lewat omnibus law perpajakan.Download laporan di sini.

Baca Juga: Jangan Terlambat! 4 Hari Lagi Penghapusan Denda Pajak Berakhir

Sekadar informasi, acara diskusi ini dihadiri Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Managing Partner DDTC Darussalam. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu sekaligus Ketua Umum KAUNSOED Astera Primanti Bhakti hadir sebagai moderator. (kaw)

Topik : omnibus law, omnibus law perpajakan, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 04 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN KUBU RAYA
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 13:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN