SEWINDU DDTCNEWS
PMK 56/2021

Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya

Redaksi DDTCNews
Senin, 21 Juni 2021 | 10.12 WIB
Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya

Ilustrasi. (thequinarysector.com)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merevisi ketentuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha.

Melalui PMK 56/2021, pemerintah memerinci dan menambah beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha untuk kepentingan penerapan aturan di bidang pajak pajak penghasilan.

“Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang pajak penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka … pemekaran … usaha, setelah mendapatkan persetujuan direktur jenderal pajak,” bunyi penggalan Pasal 1 ayat (2) PMK tersebut.

Adapun pemerintah memerinci tiga kelompok pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku. Pertama, pemisahan usaha 1 wajib badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 wajib pajak dalam negeri atau lebih.

Pemisahan dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut. Langkah ini dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Adapun sesuai dengan PMK 56/2021, wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha untuk kelompok pertama ini antara lain:

  • Wajib pajak yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham;
  • Wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran usaha melakukan penawaran umum perdana saham;
  • Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah untuk menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Wajib pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran usaha mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500 miliar; atau
  • Wajib pajak badan usaha milik negara (BUMN) yang menerima tambahan penyertaan modal negara, sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN.

Kedua, pemisahan usaha 1 wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham.

Langkah ini dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru, tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketiga, suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham. Pemisahan dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Adapun wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha sesuai dengan kelompok kedua dan ketiga antara lain:

  • Wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara, sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN; atau
  • Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN dengan syarat:
  1. restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal tahun pajak 2021;
  2. pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta; dan
  3. restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.

Dalam beleid terdahulu, yakni PMK 205/2018, hanya ditegaskan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku yaitu pemisahan satu wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 wajib pajak badan dalam negeri atau lebih.

Pemisahan itu, masih dalam beleid terdahulu, dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi usaha yang lama.

Sebelumnya, pemerintah berharap penggunaan nilai buku buntuk kegiatan spin off diharapkan mampu mendorong equity financing. Dengan nilai buku, tidak ada pembayaran pajak capital gain di awal. (Simak wawancara khusus dengan Suahasil Nazara di Majalah InsideTax edisi ke-40).

Pasalnya, penggunaan nilai pasar akan menimbulkan selisih harga di atas harga buku sebagai keuntungan (goodwill) yang berdampak pada timbulnya pajak penghasilan atas transaksi tersebut. Sementara atas transaksi usaha dengan nilai buku tidak menyebabkan adanya goodwill. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
Facebook DDTC
Twitter DDTC
Line DDTC
WhatsApp DDTC
LinkedIn DDTC
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Wibisana
baru saja
Wajib pajak yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham; ==> Saya ingin menanyakan mengenai syarat ini. WP badan melakukan pemekaran usaha dengan melakukan pengalihan harta dan kewajiban kepada WP badan yang baru dengan tujuan WP badan yang mengalihkan harta tersebut akan melakukan IPO. Apakah bisa menggunakan nilai buku untuk pengalihan hartanya ? Terimakasih atas jawabannya
user-comment-photo-profile
purnomo
baru saja
dari perspektif "keadilan" aturan ini hanya utk WP "gede" dan "kakap". Dalam kasusu yg sama, utk WP "kecil" atau "menengah" opsi apa yang dpt dilakukan?