Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemda Diminta Lakukan Penagihan Aktif Piutang Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemda Diminta Lakukan Penagihan Aktif Piutang Pajak

Ilustrasi. 

SINGARAJA, DDTCNews – DPRD Buleleng, Bali meminta pemkab untuk melakukan penagihan aktif untuk piutang pajak daerah sebagai cara mengamankan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada 2021.

Anggota DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan hasil kesepakatan dengan tim anggaran pendapatan daerah (TAPD), terdapat kenaikan target PAD 2021 dari Rp295 miliar menjadi Rp358 miliar. Menurutnya, potensi pajak dan retribusi daerah masih besar.

"Kami di DPRD hanya ingin mempertegas sektor mana saja yang peluang penerimaannya bisa ditingkatkan. Kami optimistis target ini bisa terwujud sepanjang semua mau bekerja keras," katanya, dikutip pada Rabu (4/11/2020).

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

Nyoman Gede menyebut salah satu sumber penerimaan yang belum digarap dengan optimal oleh pemkab adalah penyelesaian piutang pajak. Menurutnya, penagihan aktif menjadi instrumen yang diperlukan untuk menambah penerimaan daerah.

Dia menyebut piutang pajak paling tinggi adalah dari pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2). Piutang tersebut sebagian besar berasal dari warisan pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah.

Data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng menunjukan nilai piutang PBB-P2 pada tahun ini mencapai Rp81,9 miliar. Sekitar Rp75 miliar merupakan pelimpahan piutang pajak PBB dari Ditjen Pajak (DJP) terhitung sejak 2014.

Baca Juga: Berlaku Hingga Akhir Tahun, Ada Penghapusan Denda untuk 9 Jenis Pajak

"Nilai itu [piutang pajak] cukup tinggi dan harus ada upaya kerja keras untuk memungut itu baik dari PBB dan piutang lainnya," terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menuturkan kenaikan target PAD senilai Rp63 miliar masih realistis untuk dicapai pada tahun depan. Pemkab memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sebesar 4% menjadi modal untuk menggenjot penerimaan pajak.

"Pertumbuhan ekonomi tercapai maka PAD-nya pasti meningkat karena pasti berdampak pada sirkulasi ekonomi. Kenaikan target PAD kami hitung sebagai bentuk optimisme yang tidak berlebihan," terangnya.

Baca Juga: Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan

Gede Suyasa menambahkan untuk penagihan aktif piutang PBB-P2, pemerintah memilih jalan moderat dengan penyelesaian piutang secara bertahap. Menurutnya, jumlah piutang PBB-P2 yang dilimpahkan DJP cukup besar sehingga dilakukan penyelesaian secara bertahap oleh pemda.

"Setiap tahun sudah diselesaikan step by step, yang mengakibatkan terus meningkat adalah yang tidak bisa membayar sebelumnya tetap tercatat dan terhitung tidak bayar. Kami sudah koordinasikan juga dengan pihak eksternal untuk selesaikan bertahap," imbuhnya seperti dilansir nusabali.com. (kaw)

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan
Topik : Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pajak daerah, retribusi daerah, piutang pajak, penagihan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU HKPD Bakal Naikkan Pendapatan Daerah, Begini Perhitungan Kemenkeu

Jum'at, 17 September 2021 | 13:00 WIB
KOTA BATAM

Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

Jum'at, 17 September 2021 | 11:30 WIB
PROVINSI BALI

Aturan Disusun, Pemda Siapkan Jenis Retribusi Baru

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%