BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja APBN 2020. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat total realisasi pembiayaan utang sepanjang 2020 mencapai Rp1.226,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan utang itu naik 180,4% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang hanya Rp437,5 triliun. Menurutnya, hal itu dikarenakan tingginya kebutuhan dana untuk mengatasi dampak masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Alhasil, realisasi defisit APBN 2020 mencapai 6,09% terhadap produk domestik bruto (PDB). Simak artikel ‘Defisit Anggaran 6,09% PDB, Begini Realisasi Final APBN 2020’ dan ‘Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Data Lengkapnya’.
"Dengan defisit yang meningkat secara tajam, pembiayaan menjadi tantangan sangat besar," katanya melalui konferensi video, Rabu (6/1/2021).
Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Dia menyebut pembiayaan utang dari SBN senilai Rp1.177,2 triliun dan pinjaman senilai Rp49,7 triliun.
Realisasi penerbitan SBN sepanjang 2020 juga naik hingga 163,8% dibandingkan performa pada 2019. Pada 2019, pemerintah hanya menerbitkan SBN senilai Rp446,3 triliun.
Pembiayaan investasi tercatat Rp104,7 triliun sepanjang 2020. Jumlah itu tumbuh 112,1% dibandingkan dengan 2019 yang senilai Rp49,4 triliun. Pembiayaan ini terdiri atas investasi kepada BUMN senilai Rp31,3 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp31,3 triliun, serta lembaga/badan lain Rp25 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pinjaman pada 2020 senilai Rp1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp3,6 triliun, serta pembiayaan lainnya Rp70,9 triliun.
Pemerintah, sambungnya, juga menjalankan skema berbagi beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk menanggung tingginya pembiayaan akibat pandemi. Burden sharing itu salah satunya melalui pembelian SBN di pasar perdana oleh BI senilai total Rp75,86 triliun.
Kemudian, ada burden sharing untuk pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun dan non-public goods Rp177,03 triliun."Dengan pembiayaan besar ini, kami burden sharing atau gotong royong dengan Bank Indonesia," ujar Sri Mulyani. (kaw)
