EDUKASI PAJAK

Pemberian Beasiswa, Bagaimana Perlakuan Pajaknya? Simak di Sini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 September 2022 | 11:00 WIB
Pemberian Beasiswa, Bagaimana Perlakuan Pajaknya? Simak di Sini

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai perlakukan pajak atas suatu transaksi pemberian beasiswa, baik dari sisi pihak pemberi maupun pihak penerima melalui UU PPh dan secara khusus pada PMK 68/2020.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh, pihak yang mengeluarkan biaya berupa beasiswa, biaya beasiswa dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto (deductible expense) dalam menentukan besaran penghasilan kena pajak.

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2020 mengganti peraturan terdahulu PMK 246/2008 s.t.t.d. PMK 154/2009 dan menegaskan pengaturan tentang perlakuan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) atas beasiswa.

Baca Juga:
Tingkatkan Kepatuhan Pajak, DJP Jakbar Gandeng Stakeholder dan Pesohor

“Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan/pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/atau keterbatasan kemampuan ekonomi,” bunyi Pasal 1 ayat (1) PMK 68/2020.

Sebagai catatan, PMK 68/2020 diterbitkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mewujudkan dunia pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang lebih baik.

Pasal 2 PMK 68/2020 juga mempertegas bahwa biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Baca Juga:
Ternyata Bola Golf dan Peralatannya Pernah Kena PPnBM 35 Persen

Bagi penerima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu merupakan jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh.

Lalu, Pasal 2 ayat (2) PMK 68/2020 mempertegas bahwa penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek PPh.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) PMK 68/2020 mengatur bahwa yang dimaksud dengan persyaratan tertentu tersebut meliputi beasiswa yang diterima:

Baca Juga:
Jika Kriteria Masuk, Wajib Pajak Dikecualikan dari Wajib Lapor SPT PPh
  1. Oleh penerima beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); dan
  2. Untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 3 PMK 68/2020 komponen beasiswa untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

  1. Biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan, atau pelatihan;
  2. Biaya ujian;
  3. Biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil;
  4. Biaya buku;
  5. Biaya transportasi; dan/atau
  6. Biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Meskipun penghasilan beasiswa yang diperoleh oleh penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek PPh, PMK 68/2020 juga mengatur ketentuan pengecualian yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku.

Apa saja yang menyebabkan beasiswa menjadi objek PPh bagi pihak penerima? Jika dikenakan PPh, tarif apa yang digunakan untuk menghitung pajak beasiswa? Baca artikel tentang Panduan Pajak Pemberian Beasiswa hanya di platform Perpajakan ID.

Anda juga dapat melihat contoh-contoh kasus terkait dengan perlakuan PPh atas transaksi pemberian beasiswa di artikel tersebut. Akses panduan pajak Perpajakan ID sekarang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 19:14 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, DJP Jakbar Gandeng Stakeholder dan Pesohor

Selasa, 19 Maret 2024 | 18:45 WIB PERATURAN PAJAK

Ternyata Bola Golf dan Peralatannya Pernah Kena PPnBM 35 Persen

Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 18:45 WIB PERATURAN PAJAK

Ternyata Bola Golf dan Peralatannya Pernah Kena PPnBM 35 Persen

Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji