Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pembentukan Dana Cadangan Wajib Jadi Pengurang Penghasilan Bruto LPI

A+
A-
1
A+
A-
1
Pembentukan Dana Cadangan Wajib Jadi Pengurang Penghasilan Bruto LPI

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Dua Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Azis Syamsuddin (kanan) usai menggelar pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Pembentukan dana cadangan wajib dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto oleh lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Rencana kebijakan ini dimuat dalam Pasal 10 RPP Perlakuan Perpajakan LPI. Dalam Pasal tersebut disebutkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan UU PPh merupakan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.

“Termasuk beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto … adalah pembentukan dana cadangan wajib,” demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) RPP tersebut, dikutip pada Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Memaknai Perlakuan PPh Lembaga Sosial Keagamaan dalam UU Cipta Kerja

Dalam Pasal 50 PP 74/2020, laba yang diperoleh LPI salah satunya digunakan untuk cadangan wajib. Bagian laba yang digunakan untuk cadangan wajib paling sedikit sebesar 10% dari laba. Pembentukan cadangan wajib harus dilakukan oleh LPI hingga mencapai 50% dari modal LPI.

Pemerintah berargumen masuknya pembentukan dana cadangan wajib sebagai pengurang penghasilan bruto LPI diperlukan untuk memberi dukungan terhadap program pemerintah dalam mengelola investasi melalui LPI.

"Pembebanan atas pembentukan dana cadangan wajib diharapkan dapat menguatkan dan membantu kinerja LPI dalam melakukan pengelolaan investasi," bunyi bagian penjelasan Pasal 10 ayat (2) RPP tersebut.

Baca Juga: Soal Regulasi Perpajakan Sektor Digital 2021, Ini Rekomendasi IdEA

Pada Pasal 10 ayat (3) RPP tersebut ditegaskan pembentukan dana cadangan wajib yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto hanyalah sebesar cadangan wajib yang dibentuk pada tahun sebelumnya.

Pembentukan dana cadangan wajib yang dapat dijadikan beban pengurang penghasilan bruto hanya diperbolehkan hingga pada tahun pajak ketika cadangan wajib LPI untuk pertama kalinya sudah mencapai 50% atau pada tahun pajak ketika LPI untuk pertama kalinya membagikan dividen atau bagian laba kepada pemerintah. (kaw)

Baca Juga: Ketentuan Baru Soal Pencantuman NIK pada Faktur Pajak
Topik : RPP Perlakuan Perpajakan LPI, UU Cipta Kerja, pembentukan cadangan wajib, LPI, SWF
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 10 Februari 2021 | 13:45 WIB
DDTC PODTAX
Senin, 08 Februari 2021 | 17:45 WIB
KOTA BANDUNG
Minggu, 07 Februari 2021 | 13:01 WIB
UPAH MINIMUM SEKTORAL
Jum'at, 05 Februari 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA