Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran PPh Pasal 25 Lebih Awal, BPK Ingatkan Pembagian Tahun Pajak

A+
A-
7
A+
A-
7
Pembayaran PPh Pasal 25 Lebih Awal, BPK Ingatkan Pembagian Tahun Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk tahun pajak 2020 yang diakui sebagai penerimaan pada 2019. Temuan pembayaran pajak lebih awal ini masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/11/2020).

Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang dipublikasikan oleh BPK bersamaan dengan publikasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2020.

Berdasarkan pada hasil uji petik yang dilakukan BPK terhadap 20 kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP), ditemukan adanya peningkatan pembayaran PPh Pasal 25 dari 944 wajib pajak dari November ke Desember 2019. Total kenaikan mencapai 303,89%.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

BPK menyatakan peningkatan nilai tersebut disebabkan karena wajib pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 25 lebih dari satu kali. Perinciannya, pada 1-15 Desember, wajib pajak membayar untuk masa pajak November 2019 yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Desember 2019.

Pembayaran kedua dan selanjutnya dilakukan pada akhir bulan untuk masa pajak Desember 2019 dan masa pajak Januari 2020 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020.

Pengujian atas pembayaran PPh Pasal 25 Januari dan Februari 2020 berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) menunjukkan wajib pajak yang sudah membayar 2 kali pada Desember 2019 tidak lagi membayar angsuran PPh Pasal 25 pada Januari 2020.

Baca Juga: DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

"Hal tersebut mengindikasikan adanya percepatan pembayaran PPh Pasal 25 yang berdampak pada total penerimaan pajak tahun 2019," tulis BPK dalam laporannya.

Pengujian terhadap dokumen pembayaran menunjukkan di antara pembayaran PPh Pasal 25 Desember 2019, terdapat pembayaran atas masa pajak Desember 2019 yang jatuh tempo pada 15 Januari 2020 senilai Rp8,87 triliun. Kemudian, pembayaran untuk masa pajak Februari 2020 senilai Rp292,03 miliar.

Selain pembayaran PPh Pasal 25 lebih awal, ada pula bahasan mengenai integrasi data perpajakan. DJP kembali menambah daftar badan usaha milik negara (BUMN) yang melakukan integrasi data perpajakan. Kali ini, DJP menggandeng PT Pegadaian (Persero).

Baca Juga: Pengawasan Bersama Bisa Buka Data WP, Pemeriksa Bekerja dalam Klaster

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Perbedaan Perlakuan

Terkait dengan pembayaran PPh Pasal 25 lebih awal, BPK melihat secara administrasi perpajakan tidak ada pelanggaran ketentuan. Namun, menurut BPK, secara prinsip akuntansi seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda antara penerimaan pajak yang menjadi hak tahun pajak 2019 dan penerimaan pajak yang menjadi hak pada tahun pajak 2020.

“Hal tersebut tidak sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi akrual karena tidak mengatur mengenai periodesitas atas pajak yang dibayarkan,” tulis BPK dalam laporannya. Simak pula artikel ‘Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Jadi Temuan BPK’. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: Ada Usulan Soal Pajak Kekayaan, Begini Pandangan DJP
  • Tanggapan Pemerintah

Kementerian Keuangan, dalam laporan BPK, memberikan keterangan terkait dengan temuan pembayaran PPh Pasal 25 lebih awal. Pemerintah mengakui pembayaran angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019 yang dibayarkan pada Desember 2019 ada sebanyak 859 transaksi senilai Rp2,2 triliun. Ini merupakan pembayaran untuk masa Desember 2019 yang dilakukan di awal.

Sementara itu, 13 transaksi senilai Rp6,18 triliun merupakan pembayaran karena dinamisasi, pembayaran sukarela, serta pembayaran setelah imbauan dinamisasi PPh Pasal 25/29 dan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Untuk 48 transaksi senilai Rp471,2 miliar belum ada jawaban yang memadai.

Untuk pembayaran masa pajak 2020 yang dibayarkan pada Desember 2019, pemerintah telah mengklarifikasi ada 13 transaksi senilai Rp102,5 miliar pembayaran masa Januari dan Februari 2020 yang dilakukan pada awal 2019.

Baca Juga: Cara Buat Kode Billing PPh Final Jasa Konstruksi di DJP Online

Untuk satu transaksi senilai Rp187,8 miliar merupakan pembayaran karena adanya imbauan dinamisasi PPh Pasal 25/29 dan imbauan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Untuk dua transaksi senilai Rp1,6 miliar belum memberikan jawaban yang memadai. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Proporsional dan Tanpa Paksaan

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono mengatakan secara hukum, temuan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 lebih awal tersebut bukanlah pelanggaran. Para pengusaha tidak keberatan dengan skema tersebut.

Namun, pengusaha tidak keberatan asalkan skema tersebut dilakukan dengan proporsional, tanpa paksaan, dan tidak menimbulkan lebih bayar. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Ini Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan, DJP: Tolong Dihindari
  • Integrasi Data Perpajakan

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan dari total 107 entitas bisnis pelat merah yang ada, belum seluruhnya menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP. Namun, pada tahun ini banyak akselerasi yang dilakukan otoritas.

"Pada 2020 ini cukup banyak kemajuan yang dicapai untuk integrasi data perpajakan dengan BUMN," katanya. Simak artikel ‘Perkembangan Integrasi Data Perpajakan dengan BUMN, Ini Kata DJP’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mengkaji besaran kenaikan tarif cukai rokok pada 2021. Menurut dia, setidaknya ada 5 dimensi yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan besaran kenaikan tarif cukai rokok.

Baca Juga: Tiga Cara Ajukan Permohonan Validasi Surat Setoran Pajak PHTB

“Bayangkan Anda sebagai policy maker melihat 5 variabel dengan satu instrumen. Ada 5 goals dengan 1 instrumen," katanya. Simak artikel ‘Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021, Ini Kata Sri Mulyani’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Transfer Pricing

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan 60% transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional adalah transaksi yang memiliki hubungan istimewa atau related party transaction.

Oleh karena itu, isu transfer pricing menjadi makin penting. John menilai praktik transfer pricing saat ini makin rumit seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Pada level internasional, isu ini ditindaklanjuti melalui Inclusive Framework. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Kerja Pemeriksa Pajak Pakai Sistem Klaster, Begini Kata DJP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, BPK, DJP, PPh Pasal 25

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 September 2022 | 08:40 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Peraturan Baru Terbit, Dirjen Pajak Bakal Lakukan Perubahan KLU WP

Senin, 19 September 2022 | 17:45 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Sudah Ada Izin Pembukaan Data Pajak WP dalam Daftar Pengawasan Bersama

Senin, 19 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final UMKM di DJP Online

Senin, 19 September 2022 | 14:30 WIB
PELAYANAN PAJAK

Dikontak Nomor Tak Dikenal untuk Survei DJP? Cek Daftar Nomor Resminya

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara