Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun sudah memasuki pertengahan November 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mengkaji besaran kenaikan tarif cukai rokok pada 2021.

Sri Mulyani mengatakan ada setidaknya 5 dimensi yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan besaran kenaikan tarif cukai rokok. Menurutnya, pemerintah akan menentukan besaran kenaikan tarif cukai yang paling ideal bagi semua pemangku kepentingan.

“Bayangkan Anda sebagai policy maker melihat 5 variabel dengan satu instrumen. Ada 5 goals dengan 1 instrumen," katanya saat menerima pertanyaan mengenai kenaikan tarif cukai rokok dari peserta Kuliah Umum FEB UI, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Sri Mulyani mengatakan dimensi pertama yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif cukai rokok adalah kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin cukai rokok mampu mengurangi prevalensi merokok pada anak, perempuan, dan orang dewasa.

Dimensi kedua mengenai tenaga kerja pada industri rokok. Tenaga kerja tersebut, sambung dia, terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan. Hal ini dikarenakan proses pelintingannya masih manual oleh pekerja.

Dimensi ketiga adalah para petani yang menghasilkan tembakau dan memasok pada industri rokok. Menurut Sri Mulyani, para pekerja dan petani rokok memintanya tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun depan lantaran turut terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Capaian Penerimaan Pajak 100% Tak Mandek di 2021

Dimensi keempat mengenai peredaran rokok ilegal. Sri Mulyani khawatir kenaikan harga rokok yang terlalu tinggi akan mendorong industri rokok ilegal meningkatkan produksinya. Maraknya rokok ilegal juga menyebabkan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) semakin sulit untuk memberantasnya.

Dimensi terakhir mengenai penerimaan negara walaupun bukan menjadi pertimbangan utama. Pemerintah, sambungnya, akan menyeimbangkan semua dimensi agar tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Dia pun berjanji segera mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok itu dalam waktu dekat.

"Di satu sisi ada demo minta agar enggak naik, tapi ada juga yang minta naik tinggi banget. Kami akan seimbangkan di antara itu dan pasti nanti akan kami keluarkan pada waktunya," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Omicron pada Ekonomi Kuartal I/2022

Sejak September lalu, DJBC telah memastikan akan ada kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemerintah melanjutkan rencana simplifikasi dan menaikkan tarif cukai rokok di atas 25% secara konsisten setiap tahun agar efektif menurunkan prevalensi merokok. (kaw)

Topik : cukai, cukai hasil tembakau, cukai rokok, DJBC, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Ada Omicron, Kemenkeu Pindahkan 2 Pertemuan G-20 dari Bali ke Jakarta

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengumuman! DJP Rilis Implementasi Integrasi BC 4.0 & Faktur Pajak 07

Kamis, 20 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Pemberian Insentif Pajak Sukses, Ini Alasannya

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap