Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Perkembangan Integrasi Data Perpajakan dengan BUMN, Ini Kata DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Perkembangan Integrasi Data Perpajakan dengan BUMN, Ini Kata DJP

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan integrasi data perpajakan dengan badan usaha milik negara (BUMN). Jumlah dan kualitas integrasi akan terus ditingkatkan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan dari total 107 entitas bisnis pelat merah yang ada, belum seluruhnya menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP. Namun, pada tahun ini banyak akselerasi yang dilakukan otoritas.

"Pada 2020 ini cukup banyak kemajuan yang dicapai untuk integrasi data perpajakan dengan BUMN," katanya, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Iwan menjabarkan kerja sama integrasi data perpajakan dengan BUMN terbagi dalam 8 tahap. Pertama, integrasi data pembangunan host-to-host e-faktur yang sampai dengan November 2020 sudah melibatkan 26 wajib pajak BUMN.

Kedua, integrasi data dalam bentuk host-to-host e-bupot yang sudah melibatkan 11 BUMN. Ketiga, integrasi integrasi data untuk pendaftaran dan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang sudah melibatkan 4 BUMN perbankan Himbara.

"Jadi dalam sistem 4 bank Himbara tersebut sudah bisa melakukan validasi NPWP dan KSWP karena sistem mereka sudah terhubung dengan DJP," terangnya.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Keempat, integrasi layanan e-billing yang melibatkan 4 BUMN. Kelima, pelayanan host-to-host e-filing secara langsung yang disampaikan kepada DJP. Tahap ini sudah dimanfaatkan oleh 98 BUMN. Iwan menuturkan lima tahap awal ini juga bisa dimanfaatkan oleh swasta dengan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Keenam, integrasi data adalah program general ledger tax mapping. Pada tahap ini, baru ada 1 BUMN yang ikut serta dan akan memasuki tahap finalisasi pada akhir tahun. Tahap akhir yang akan dilakukan adalah melengkapi dengan regulasi untuk mendukung penerapan program program general ledger tax mapping.

Ketujuh, compliance arrangement. Kedelapan, program proforma surat pemberitahuan PPN dan PPh yang merupakan tahap lanjutan dari program general ledger tax mapping. Sampai saat ini, belum ada BUMN yang memasuki dua tahap final dalam program integrasi data perpajakan.

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

"Jadi kami fokus ke BUMN dulu sebelum diperluas ke swasta, tapi untuk lima tahap awal sampai e-filing itu swasta bisa ikut melalui PJAP," imbuhnya. (kaw)

Topik : integrasi, data perpajakan, DJP, BUMN, perusahaan, WP badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:59 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai NPPN? Sekarang Bisa Beritahukan Lewat 2 Saluran Kring Pajak Ini

Jum'at, 14 Januari 2022 | 11:42 WIB
PELAPORAN SPT

Siap-Siap, Wajib Pajak Bakal Terima Email Blast Lagi dari DJP

Jum'at, 14 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NPWP Badan Berubah dari 15 Digit ke 16 Digit, Begini Detailnya

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Wajib Pajak Soal Waktu Pengembalian SPOP Elektronik PBB

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak