Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Jadi Temuan BPK

A+
A-
40
A+
A-
40
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Jadi Temuan BPK

Ilustrasi. (BPK)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2020 yang diakui sebagai pendapatan tahun pajak 2019 oleh pemerintah.

Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang dipublikasikan oleh BPK bersamaan dengan publikasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2020 pada Senin (9/11/2020).

Berdasarkan pemeriksaan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 di 20 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat peningkatan pembayaran PPh Pasal 25 yang signifikan pada Desember 2019 bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

"Terdapat 944 wajib pajak yang mengalami peningkatan pembayaran dari bulan November ke bulan Desember dengan total tingkat kenaikan 303,89%," tulis BPK dalam LHP, dikutip pada Kamis (12/11/2020).

Pada 20 Kanwil DJP yang diperiksa oleh BPK, pembayaran PPh Pasal 25 tercatat naik dari Rp4,61 triliun pada November 2019 menjadi Rp14,01 triliun pada Desember 2019. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan peningkatan nilai pada Desember 2019 disebabkan adanya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 lebih dari sekali.

Pengujian atas pembayaran PPh Pasal 25 Januari dan Februari 2020 berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) menunjukkan wajib pajak yang sudah membayar 2 kali pada Desember 2019 tidak tidak lagi membayar angsuran PPh Pasal 25 pada Januari 2020.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

"Hal tersebut mengindikasikan adanya percepatan pembayaran PPh Pasal 25 yang berdampak pada total penerimaan pajak tahun 2019," tulis BPK.

BPK menemukan di antara pembayaran PPh Pasal 25 pada Desember 2019, terdapat pembayaran PPh Pasal 25 atas masa pajak Desember 2019 senilai Rp8,87 triliun. Jatuh tempo angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Desember 2019 seharusnya jatuh pada 15 Januari 2020. Terdapat pula pembayaran atas masa pajak Februari 2020 pada Desember 2019 senilai Rp292,03 miliar.

Ketika dikonfirmasi oleh BPK, DJP menjelaskan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan tersebut terdiri pembayaran PPh Pasal 25 di awal senilai Rp2,22 triliun dan pembayaran karena dinamisasi dan kesukarelaan wajib pajak senilai Rp6,18 triliun.

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

BPK menilai secara administrasi, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 lebih awal dari jatuh tempo tidak melanggar ketentuan. Hanya saja, DJP seharusnya memberikan perlakuan yang berbeda antara penerimaan pajak tahun pajak 2019 dan penerimaan pajak tahun pajak 2020.

Menurut BPK, masalah ini mengakibatkan pendapatan perpajakan yang terjadi pada laporan operasional (LO) 2019 mengalami lebih saji minimal senilai Rp292,03 miliar. Hal ini terjadi karena Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur penerimaan PPh Pasal 25 untuk masa pajak di tahun pajak yang akan datang.

"BPK merekomendasikan kepada menteri keuangan melakukan kajian untuk menyempurnakan standar akuntansi pemerintahan dan buletin teknis terkait, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan perpajakan LO, dalam kaitannya dengan penyetoran pajak yang mendahului masa pajak dan tahun pajaknya yang seharusnya," tulis BPK dalam rekomendasinya. (kaw)

Baca Juga: Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Topik : PPh Pasal 25, Ditjen Pajak, DJP, BPK, audit, LHP, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Sediakan Layanan Konsultasi PPS, KPP Ini Buka Loket Khusus

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak