Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemangkasan Tarif Pajak Bagi Orang Kaya Hanya Perburuk Ketimpangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemangkasan Tarif Pajak Bagi Orang Kaya Hanya Perburuk Ketimpangan

Seorang gadis berjalan-jalan di salah satu supermarket di London, Inggris. Working paper yang diterbitkan oleh London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan pemangkasan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah selama 50 tahun terakhir hanya menguntungkan orang kaya dan memperburuk ketimpangan. (Foto: EPA/bbc.com)

LONDON, DDTCNews - Working paper yang diterbitkan oleh London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan pemangkasan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah selama 50 tahun terakhir hanya menguntungkan orang kaya dan memperburuk ketimpangan.

Dalam working paper dengan judul The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich yang ditulis oleh David Hope dan Julian Limberg tersebut, pemangkasan tarif pajak tidak memiliki korelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran.

"Pemangkasan tarif pajak meningkatkan kekayaan kelompok masyarakat 1% terkaya pada suatu negara. Secara rata-rata, setiap pemangkasan tarif pajak meningkatkan penghasilan kelompok 1% terkaya sebesar 0,8 poin persentase," tulis Hope dan Limberg, dikutip Senin (28/12/2020).

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Pemajakan Orang Kaya Ala Duterte

Performa perekonomian yang diukur berdasarkan PDB per kapita dan tingkat pengangguran juga tidak tampak membaik setelah pemerintah menurunkan tarif pajak bagi orang kaya.

"Penelitian kami menunjukkan alasan ekonomi untuk mempertahankan pajak dengan tarif rendah bagi orang kaya itu lemah," ujar Hope pada keterangan resminya.

Hope mengatakan Pemangkasan tarif pajak yang diberlakukan oleh 18 negara berkembang yang diteliti sejak tahun 1980-an telah meningkatkan ketimpangan penghasilan tanpa menciptakan keuntungan yang mampu menyokong kinerja perekonomian.

Baca Juga: Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Limberg pun mengatakan penelitian yang ditulisnya bersama oleh Hope dapat dijadikan landasan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja keuangan publik setelah pandemi Covid-19.

"Penelitian kami menunjukkan pemerintah seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan konsekuensi perekonomian yang timbul akibat peningkatan beban pajak yang dikenakan atas orang kaya," ujar Limberg.

Untuk diketahui, kebijakan pemangkasan tarif pajak yang diteliti oleh Hope dan Limberg antara lain pemangkasan tarif pajak yang diterapkan oleh AS, Australia, Austria, dan Belgia.

Baca Juga: 15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

Kemudian Kanada, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, Swiss, dan Britania Raya dalam 50 tahun terakhir. (Bsi)

Topik : ketimpangan, pajak orang kaya, working paper LSE

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Faiz Nur Abshar

Sabtu, 02 Januari 2021 | 23:58 WIB
Saya setuju, kebijakan seperti ini hanya akan semakin memperluas ketimpangan sosial di masyarakat, semoga pemerintah kita tidak akan pernah mengambil kebijakan seperti ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 Juni 2021 | 15:46 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Risiko Ketimpangan Pascapandemi Mengintai, Pajak Bisa Apa?

Kamis, 24 Juni 2021 | 07:50 WIB
ANALISIS PAJAK

Upaya Reformasi Pajak Orang Kaya, Bagaimana Agar Optimal?

Rabu, 23 Juni 2021 | 11:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Rekomendasi IMF dalam Mendesain Administrasi Pajak Orang Kaya

Selasa, 22 Juni 2021 | 15:30 WIB
PAJAK KEKAYAAN

Sederet Negara yang Implementasikan Pajak atas Kekayaan

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax