Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Peluang Karier Luas, Profesional Pajak Harus Melek Teknologi

A+
A-
5
A+
A-
5
Peluang Karier Luas, Profesional Pajak Harus Melek Teknologi

Managing Partner DDTC Darussalam.

PONTIANAK, DDTCNews – Metode pembelajaran pajak perlu menyesuaikan perkembangan teknologi. Tujuannya agar para profesional pajak memiliki kompetensi yang selaras dengan tantangan pasar di era serbadigital.

Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam menyampaikan bahwa seorang profesional pajak tidak cukup sekadar memiliki pemahaman terkait keilmuannya. Lebih dari itu, profesional pajak harus melek teknologi.

"Teknologi akan berperan dan menggantikan kita, teknologi yang terautomasi seperti robot suatu hari nanti akan menggantikan profesi-profesi di bidang perpajakan," ujarnya dalam acara Tax Center Expo 2021, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Darussalam, yang juga menjabat sebagai Managing Partner DDTC, menguraikan setidaknya ada 4 paradigma pembelajaran yang perlu dijadikan dasar dalam mendesain ulang kurikulum pajak di perguruan tinggi Tanah Air.

Pertama, pembelajaran pajak sebagai multidisiplin ilmu. Darussalam menyebut idealnya jurusan pajak merupakan joint programme antarfakultas.

Kedua, pembelajaran pajak yang mengacu pada perbandingan antarnegara. Perbandingan tersebut diperlukan untuk menemukan pembelajaran, kasus, dan jawaban serupa di yurisdiksi lain.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Ketiga, pembelajaran pajak dengan studi kasus. Studi kasus itu dapat diperoleh dengan mempelajari putusan pengadilan pajak. Keempat, pembelajaran pajak dengan memanfaatkan teknologi. Terkait teknologi, Darussalam juga menyinggung tentang taxologist yang diproyeksi bakal menggantikan ahli pajak pada masa mendatang.

Darussalam mengatakan taxologist merupakan ahli pajak yang menguasai teknologi. Selain itu, dia menyebut, berdasarkan publikasi bertajuk The Future of Jobs 2018 dari World Economic Forum, 52% pekerjaan manusia akan ditangani oleh robot pada 2025 mendatang.

"Jadi kalau ada robot, yang susah bukan hanya kita tetapi negara juga bisa terkikis penerimaan pajaknya. Untuk itu, di dunia saat ini ada diskusi tentang pemajakan atas robot," jelas Darussalam.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Darussalam juga menekankan pentingnya budaya membaca untuk merespons dinamika isu perpajakan. Dia menyebut kebiasaan membaca menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk berkarier di bidang ini. Oleh karenanya penting menyisihkan waktu serta dana untuk membaca hasil penelitian atau sumber informasi lain terkait pajak.

Dalam webinar Pajak dan Karir Milenial di Era Society 5.0 ini, Darussalam menyebut prospek profesi perpajakan masih terbuka lebar. Hal ini mengingat jumlah wajib pajak yang jauh lebih besar ketimbang pegawai otoritas maupun konsultan.

Selain itu, ada banyak pekerjaan spesifik yang dapat dipilih seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan profesi lainnya. Darussalam juga menerangkan potensi profesi pajak lintas batas negara juga masih dapat dikembangkan.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

Acara ini digelar oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja sama dengan 10 tax center dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Simak Tax Center Expo 2021, Karier di Bidang Perpajakan Terbuka Luas.

Selain Darussalam, acara ini menghadirkan 3 narasumber lainnya. Ketiga narasumber itu meliputi Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Tanjungpura Nella Yantiana, Founder Pontianak Informasi Uray Tiar Fahrozi, dan Owner Lokale Asmako. Setiap narasumber membawakan topik berbeda sesuai dengan kompetensi masing-masing. (sap)

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi
Topik : Kanwil DJP Kalimantan Barat, karier pajak, profesional pajak, tax center, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Rabu, 29 September 2021 | 22:52 WIB
Perkembangan teknologi saat ini menjadi sebuah isu yang besar bagi kalangan masyarakat. Entah apapun profesinya, mereka harus ikut serta mengambil bagian dalam membuat aktivitas yang dijalani menjadi lebih efesien dan efektif. Dalam dunia perpajakan, ini akan menjadi 'mimpi indah' apabila tugas dar ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:41 WIB
IHPS I/2021

BPK Temukan Permasalahan di Laporan Keuangan Bansos Kemensos

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Didorong Pajak dan Utang, Cadangan Devisa Kembali Naik di November

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:00 WIB
DENMARK

Tahun Depan, Tax Deduction untuk Perbaikan Rumah Dicabut

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya