Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Direktur Perusahaan Ditangkap

A+
A-
6
A+
A-
6
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Direktur Perusahaan Ditangkap

Ilustrasi.

BOJONEGORO, DDTCNews - Kanwil DJP Jawa Timur II menyerahkan seorang tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.

Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani mengatakan tersangka ITH diserahkan kepada Kejari Bojonegoro karena menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif.

Menurutnya, ITH sebagai Dirut PT RPM dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak fiktif.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

"Tersangka ITH menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan juga tidak menyetorkan pajak," katanya dikutip pada Sabtu (20/11/2021).

Lusiani menuturkan tersangka menggunakan faktur pajak fiktif dan tidak membayar PPN mulai Januari 2018 hingga Desember 2019. Akibat aksinya kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp337,4 juta.

Tersangka tidak sendirian dalam menjalankan aksi pidana perpajakan tersebut. ITH dibantu oleh S yang sama-sama menduduki jabatan sebagai direktur di PT RPM. Saat ini S masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga: Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

Adapun ITH diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan dan melanggar beberapa regulasi dalam UU KUP. Tersangka dijerat dengan Pasal 39A huruf a UU KUP yaitu dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Kemudian Pasal 39 ayat (1) huruf i yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Lalu Pasal 39 ayat (1) huruf d yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Lusiana menegaskan upaya penegakan hukum akan terus dilakukan dilakukan, khususnya di Kanwil DJP Jatim II. Langkah ini diambil otoritas untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perpajakan sekaligus mengamankan penerimaan pajak.

Baca Juga: Berbagai Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah Ini Bakal Masuk PP

"Kanwil DJP Jawa Timur II berkomitmen akan terus melakukan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan dalam rangka pengamanan penerimaan negara," imbuhnya seperti dilansir sidoarjoterkini.com. (sap)

Topik : pajak daerah, penegakan hukum, pengawasan, faktur pajak fiktif, wajib pajak, tindak pidana perpajakan, Jawa Timur

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut SPT Harus Diisi Benar, Lengkap, dan Jelas! Ini Maksudnya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 16:00 WIB
KOTA CIREBON

Bayar Pajak Daerah Makin Mudah, Pemda Luncurkan Aplikasi Khusus

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Pemutihan Denda PBB Diadakan Lagi, Warga Diimbau Lunasi Tunggakan

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif Pajak Daerah di Provinsi Bali

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak