Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Pakai Diskon Angsuran PPh Pasal 25? Ini Hasil Analisis Kemenkeu

A+
A-
4
A+
A-
4
Pakai Diskon Angsuran PPh Pasal 25? Ini Hasil Analisis Kemenkeu

Ilustrasi. Salah satu kawasan perkantoran di DKI Jakarta. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pemanfaatan insentif pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dinilai berdampak positif pada kinerja usaha wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (31/5/2021).

Berdasarkan pada hasil analisis survivabilitas yang dilakukan Kemenkeu, wajib pajak yang menggunakan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 mengalami kontraksi usaha yang lebih rendah daripada wajib pajak yang tidak memanfaatkannya.

“Hasil analisis survivabilitas stimulus pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menunjukkan bahwa secara umum, kontraksi penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami pelaku usaha pemanfaat stimulus ini lebih rendah daripada kontraksi yang dialami pelaku usaha bukan pemanfaat," tulis pemerintah dalam dokumen APBN Kita edisi Mei 2021.

Baca Juga: ‘Prioritas Pengawasan Wajib Pajak yang Diuntungkan di Tengah Pandemi’

Analisis survivabilitas untuk melengkapi survei evaluasi dampak kebijakan insentif yang telah dilakukan dalam 2 tahap. Pada analisis survivabilitas, Kemenkeu menggunakan data administratif perpajakan untuk melihat dampak stimulus bagi wajib pajak.

Survivabilitas dalam konteks ini diartikan sebagai perbandingan antara perubahan kinerja ekonomi kelompok pelaku usaha yang memanfaatkan stimulus dan perubahan kinerja serupa dari pelaku usaha yang tidak memanfaatkan stimulus.

Kinerja ekonomi yang dianalisis seperti pengurangan pegawai, penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor. Analisis itu membandingkan 2 periode pajak yang dianggap mewakili periode sebelum pandemi dan di tengah pandemi, yakni 2019 dan 2020.

Baca Juga: UU HPP, BKF: Tarif Pajak Karbon Bisa Disesuaikan

Selain mengenai pemanfaatan insentif pajak, ada pula bahasan terkait dengan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Ada pula bahasan tentang penambahan layanan digital perpajakan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pengurangan Pegawai

Selain insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, analisis survivabilitas juga dilakukan terhadap stimulus PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Analisis menunjukkan pelaku usaha pemanfaat stimulus itu melakukan pengurangan pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha bukan pemanfaat stimulus.

Baca Juga: Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

Kemudian, hasil analisis survivabilitas stimulus pembebasan PPh Pasal 22 impor menunjukkan secara umum, kontraksi penjualan dalam negeri, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami pelaku usaha pemanfaat stimulus ini lebih ringan daripada kontraksi yang dialami pelaku usaha bukan
pemanfaat.

Kemudian, analisis survivabilitas stimulus pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) secara umum menunjukkan kontraksi ekspor dan pembelian dalam negeri yang dialami pelaku usaha pemanfaat stimulus ini lebih ringan daripada kontraksi yang dialami pelaku usaha bukan pemanfaat. (DDTCNews)

  • Perpanjangan Masa Insentif Pajak

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pemberian insentif pajak untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 akan tergantung pada perkembangan kasus Covid-19.

Baca Juga: Pengurangan Tarif PPh 50% Batal Dihapus di UU HPP, WP UMKM Bisa Pakai

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Wahyu Utomo mengatakan ada peluang beberapa stimulus yang berlaku saat ini akan berlanjut tahun depan karena ekonomi masih berada pada fase pemulihan. Meski demikian, pemerintah akan memperhatikan sejumlah faktor sebelum memutuskan suatu stimulus akan berlanjut, termasuk insentif pajak untuk dunia usaha.

"Tergantung perkembangan Covid, tergantung pemulihan ekonomi, dan tergantung kondisi fiskal, tentunya," katanya. (DDTCNews)

  • Penegakan Hukum

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara, menurut Kemenkeu, perlu dibuat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyimpangi Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Baca Juga: Kemenkeu: Dukungan untuk UMKM Makin Kuat dengan UU HPP

“Bahwa pidana denda tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana, baik sesudah maupun dibayar pada saat persidangan,” tulis Kemenkeu dalam dokumen APBN Kita edisi Mei 2021.

Selain itu, untuk mengimplementasikan pendekatan asset recovery, jika terpidana tidak membayar pidana denda berdasarkan pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka jaksa akan melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda tersebut. Simak ‘Tantangan Penegakan Hukum Pidana Perpajakan, Ini Penjelasan Kemenkeu’. (DDTCNews)

  • Kesiapan Infrastruktur

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aspek kesiapan infrastruktur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perluasan digitalisasi pelayanan perpajakan. Menurutnya, DJP memiliki basis pengalaman yang panjang dalam digitalisasi pelayanan perpajakan.

Baca Juga: Isu Terpopuler: Ketentuan Soal PPN Final dan PPS Hindarkan Sanksi 200%

"Infrastruktur DJP saat ini telah siap untuk mendigitalisasi layanan tersebut karena DJP telah memiliki pengalaman yang panjang dalam digitalisasi layanan," katanya. (DDTCNews)

  • Common Identifier

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan terkait dengan integrasi data keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perpres tersebut akan mengurai permasalahan mengenai data penduduk yang beragam jenis, termasuk untuk tujuan penggalian potensi perpajakan.

Dia beralasan saat ini, setiap penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas yang berbeda dan tersebar di berbagai lembaga atau instansi. "Kami sedang berupaya sekarang dalam tahap selanjutnya, menyusun perpres untuk integrasi data keuangan dengan memperkenalkan dan menggunakan common identifier," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Ikut PPS? Permohonan Keberatan, Banding, hingga PK Harus Dicabut
  • Pengungkapan Aset Sukarela

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait dengan detail dari rencana kebijakan pengampunan pajak. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 untuk memberi kesempatan wajib pajak yang belum patuh agar ikut program pengungkapan aset sukarela.

“Kami akan lebih berfokus ke bagaimana meningkatkan compliance tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Pengecualian PPh atas Dividen

DJP mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pengecualian dividen dari objek PPh yang diberikan negara melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Ikut Program Pengungkapan Sukarela, WP Bakal Dapat Perlakuan Ini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pembebasan dividen dari pengenaan PPh telah diatur pada PMK 18/2021 dan telah disosialisasikan kepada wajib pajak secara serentak.

"Saat sosialisasi sudah diimbau kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan pengecualian ini yang sebenarnya merupakan fasilitas kepada wajib pajak. Tentunya kami terus melakukan sosialisasi dan imbauan kepada wajib pajak mengenai hal ini," ujar Neilmaldrin. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Semua UMKM Bakal Pungut PPN Final
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, angsuran PPh Pasal 25, Kemenkeu, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 13 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Mulai Hitung Dampak Konsensus Pajak Global terhadap Penerimaan

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:42 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty yang Ikut PPS Bisa Bebas Sanksi 200%

Selasa, 12 Oktober 2021 | 17:56 WIB
PER-12/PJ/2021

Dirjen Pajak Terbitkan Peraturan Baru Edukasi Perpajakan

Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:24 WIB
LAYANAN PAJAK

Kembangkan Fitur Baru DJP Online, Ini Pengumuman Ditjen Pajak

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai