Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Seret, Negara Ini Setop Penerimaan dan Kenaikan Pangkat PNS

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Seret, Negara Ini Setop Penerimaan dan Kenaikan Pangkat PNS

Dua orang penerima tamu bersiap di depan pintu hotel di Kamboja. Sejumlah pemilik hotel di Kamboja mengonfirmasi segera beroperasi pada pertengahan Juni 2020, seiring menurunnya dampak akibat pandemi virus Corona. (Foto: 1uphotelcambodia.com)

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta semua kementerian lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, lantaran penerimaan pajak sedang seret di tengah pandemi Covid-19.

Hun Sen mengatakan penghematan itu berarti memangkas semua biaya kementerian yang tidak penting. Menurutnya, belanja operasional harus diarahkan untuk mendukung strategi ekonomi Kamboja dalam jangka panjang.

"Artinya, tidak ada kenaikan pangkat PNS atau pengangkatan baru," katanya di Phnom Penh, seperti dikutip Senin (12/10/2020).

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Hun Sen mengatakan satu-satunya pos yang mendapat pengecualian adalah untuk posisi Wakil Komandan Angkatan Bersenjata Kamboja, yang saat ini berusia lebih dari 70 tahun, sehingga perlu diganti dengan yang lebih muda.

Menurut Hun Sen, sementara ini ketersediaan anggaran operasional masih dalam kondisi baik karena pemerintah masih memungut pajak dan bea masuk.

Meski demikian, pemerintah perlu memulai langkah penghematan karena ada potensi penerimaan pajak semakin seret, seiring dengan pelemahan ekonomi Kamboja.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Sebelumnya, World Bank memprediksikan perekonomian Kamboja diperkirakan akan mencatat pertumbuhan paling lambat sejak 1994, dengan kontraksi antara -1% hingga -2,9% tahun ini.

Namun, Hun Sen menyebut Kamboja masih memiliki dana untuk semua investasi publiknya, seperti US$400 juta atau Rp5,89 triliun yang baru-baru ini diinvestasikan dalam produksi listrik, serta US$150 juta atau Rp2,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Siem Reap.

"Meski pemerintah tidak mengumpulkan pendapatan setinggi sebelum datangnya Covid-19, kami masih memiliki anggaran yang cukup untuk menutupi pengeluaran kami," ujarnya.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Pada semester I/2020, APBN Kamboja masih surplus US$150 juta atau Rp2,2 triliun. Penerimaan pajak mencapai US$2,88 miliar atau setara Rp42,41 triliun atau 78% dari target, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai US$1,81 miliar atau Rp26,77 triliun atau 62% dari target.

Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi dan Kebijakan (Advocacy and Policy Institute/API) Lam Socheat mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan pengelolaan uang negara ketika ada pandemi, melainkan tetap harus hemat hingga 2021, 2022, dan seterusnya.

"Rakyat membayar pajak untuk membangun negara. Tetapi masyarakat tidak dapat memperoleh penghasilan, sehingga penerimaan pajak negara turun. Karena itu, pemerintah seharusnya hanya mengeluarkan dana untuk kegiatan krusial," katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Usul Pengelolaan Pendapatan Negara Terpusat di Otoritas Pajak

Dilansir khmertimeskh.com, Socheat juga mengatakan pemerintah harus memerangi semua jenis korupsi agar tidak kehilangan pendapatan lebih banyak lagi, yang pada akhirnya akan melemahkan kapasitas belanja negara. (Bsi)

Topik : kamboja, penerimaan pajak, pandemi Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAt

Hingga November, Setoran Pajak Kanwil DJP Jakbar Sudah 82% dari Target

Jum'at, 26 November 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Larang ASN Cuti dan Bepergian ke Luar Daerah Selama Nataru

Jum'at, 26 November 2021 | 12:00 WIB
BANGLADESH

Juara Tahunan Wajib Pajak Besar, Perusahaan Rokok Setor Rp43 Triliun

Jum'at, 26 November 2021 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPN Tumbuh 20,4% Hingga Oktober 2021

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim