Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pajak Seret, Negara Ini Setop Penerimaan dan Kenaikan Pangkat PNS

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Seret, Negara Ini Setop Penerimaan dan Kenaikan Pangkat PNS

Dua orang penerima tamu bersiap di depan pintu hotel di Kamboja. Sejumlah pemilik hotel di Kamboja mengonfirmasi segera beroperasi pada pertengahan Juni 2020, seiring menurunnya dampak akibat pandemi virus Corona. (Foto: 1uphotelcambodia.com)

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta semua kementerian lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, lantaran penerimaan pajak sedang seret di tengah pandemi Covid-19.

Hun Sen mengatakan penghematan itu berarti memangkas semua biaya kementerian yang tidak penting. Menurutnya, belanja operasional harus diarahkan untuk mendukung strategi ekonomi Kamboja dalam jangka panjang.

"Artinya, tidak ada kenaikan pangkat PNS atau pengangkatan baru," katanya di Phnom Penh, seperti dikutip Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Biayai Penanganan Covid-19, Rasio Utang Tembus 103,5% dari PDB

Hun Sen mengatakan satu-satunya pos yang mendapat pengecualian adalah untuk posisi Wakil Komandan Angkatan Bersenjata Kamboja, yang saat ini berusia lebih dari 70 tahun, sehingga perlu diganti dengan yang lebih muda.

Menurut Hun Sen, sementara ini ketersediaan anggaran operasional masih dalam kondisi baik karena pemerintah masih memungut pajak dan bea masuk.

Meski demikian, pemerintah perlu memulai langkah penghematan karena ada potensi penerimaan pajak semakin seret, seiring dengan pelemahan ekonomi Kamboja.

Baca Juga: Jorjoran Insentif, Penerimaan Perpajakan Hingga September Anjlok 8%

Sebelumnya, World Bank memprediksikan perekonomian Kamboja diperkirakan akan mencatat pertumbuhan paling lambat sejak 1994, dengan kontraksi antara -1% hingga -2,9% tahun ini.

Namun, Hun Sen menyebut Kamboja masih memiliki dana untuk semua investasi publiknya, seperti US$400 juta atau Rp5,89 triliun yang baru-baru ini diinvestasikan dalam produksi listrik, serta US$150 juta atau Rp2,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Siem Reap.

"Meski pemerintah tidak mengumpulkan pendapatan setinggi sebelum datangnya Covid-19, kami masih memiliki anggaran yang cukup untuk menutupi pengeluaran kami," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ditjen Pajak Mengalami Tantangan yang Tidak Mudah

Pada semester I/2020, APBN Kamboja masih surplus US$150 juta atau Rp2,2 triliun. Penerimaan pajak mencapai US$2,88 miliar atau setara Rp42,41 triliun atau 78% dari target, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai US$1,81 miliar atau Rp26,77 triliun atau 62% dari target.

Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi dan Kebijakan (Advocacy and Policy Institute/API) Lam Socheat mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan pengelolaan uang negara ketika ada pandemi, melainkan tetap harus hemat hingga 2021, 2022, dan seterusnya.

"Rakyat membayar pajak untuk membangun negara. Tetapi masyarakat tidak dapat memperoleh penghasilan, sehingga penerimaan pajak negara turun. Karena itu, pemerintah seharusnya hanya mengeluarkan dana untuk kegiatan krusial," katanya.

Baca Juga: Pemda Ini Raih Peringkat Pertama MCP 2020 dari KPK

Dilansir khmertimeskh.com, Socheat juga mengatakan pemerintah harus memerangi semua jenis korupsi agar tidak kehilangan pendapatan lebih banyak lagi, yang pada akhirnya akan melemahkan kapasitas belanja negara. (Bsi)

Topik : kamboja, penerimaan pajak, pandemi Covid-19
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 14 Oktober 2020 | 15:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 14 Oktober 2020 | 08:30 WIB
KOTA BALIKPAPAN
berita pilihan
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:30 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:00 WIB
INGGRIS
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:00 WIB
LITERASI PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:54 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:06 WIB
PP 58/2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:45 WIB
KOTA PEKANBARU
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:38 WIB
PENANAMAN MODAL