Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

A+
A-
45
A+
A-
45
Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

PERSEWAAN tanah dan/atau bangunan menjadi opsi yang menarik bagi sejumlah kalangan masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Masyarakat mencoba menyewakan tanah, ruangan, pabrik, dan bentuk bangunan lainnya untuk mendapatkan penghasilan pasif (passive income).

Perlu dicatat, penghasilan yang diterima atau diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan tidak luput dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Secara khusus, penghasilan yang bersumber dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh yang bersifat final.

Ketentuan ini utamanya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh s.t.d.t.d UU HPP).

Baca Juga: NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Sementara itu, pengaturan lebih lanjut terkait dengan tarif, dasar pengenaan pajak (DPP), kewajiban pihak pemotong, dan aturan teknis lainnya tercantum dalam PP 34/2017.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) PP 34/2017, pengenaan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan meliputi 4 kelompok. Pertama, penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah (BGS).

Kedua, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian BGS berakhir. Ketiga, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian BGS berakhir. Keempat, penghasilan lain terkait perjanjian BGS, termasuk pembayaran terkait dengan bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian BGS.

Baca Juga: Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Untuk menghitung PPh yang terutang atas keempat kelompok penghasilan tersebut, wajib pajak cukup mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (DPP) persewaan tanah dan/atau bangunan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 34/2017, tarif PPh final yang dikenakan atas persewaan tanah dan/atau bangunan ialah sebesar 10%. Sementara itu, DPP atas objek penghasilan ini adalah senilai jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Perlu diperhatikan, jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan meliputi jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa dan biaya lainnya yang berkaitan dengan persewaan. Biaya tersebut antara lain terdiri atas biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, layanan, dan fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan.

Baca Juga: Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Selain itu, penentuan nilai bangunan didasarkan atas nilai tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan. Artinya, jika nilai pasar lebih tinggi dari NJOP bangunan, nilai bangunan yang digunakan ialah nilai pasar. Demikian juga sebaliknya, jika NJOP lebih tinggi daripada nilai pasar maka NJOP menjadi acuan nilai bangunan.

Ilustrasi

UNTUK memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai penghitungan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan, berikut ilustrasi penghitungan nilai PPh yang terutang atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

PT X memiliki sebuah gedung yang disewakan untuk perkantoran. Kemudian, PT X menyewakan gedungnya kepada PT Y. Sesuai dengan perjanjian sewa, PT Y berkewajiban untuk membayar biaya sewa senilai Rp100.000.000 serta biaya kemanan dan kebersihan senilai Rp15.000.000 setiap tahun kepada PT X. Berapakah jumlah PPh final yang harus dibayarkan oleh PT X.

Baca Juga: Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan


Berdasarkan pada hasil penghitungan di atas, PPh final atas persewaan pabrik yang diterima oleh PT X adalah senilai Rp11.500.000. Dalam hal ini, PT Y berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh tersebut. Sementara itu, PT X sebagai pihak yang dipotong juga berkewajiban untuk melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Baca Juga: Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, kelas PPh final, PPh final, pajak, persewaan, tanah, bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran