Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

PAD Turun, Pemkab Harus Lunasi Utang

A+
A-
0
A+
A-
0
PAD Turun, Pemkab Harus Lunasi Utang

BATURAJA, DDTCNews- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatra Selatan pada 2017 terbebani utang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan dipatok turun sebesar Rp23,5 miliar.

Sekretaris DPRD OKU Herizal Amri mengatakan Pemkab diwajibkan membayar utang 2016 sebagaimana hasil rapat paripurna pembahasan Raperda OKU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Sabtu (12/11) lalu.

"Target proyeksi PAD 2017 sebesar Rp81,66 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp104,632 miliar, target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,566 miliar atau berkurang 22,52%," ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Presiden Harap Opini WTP Bisa Dipertahankan

Dari empat komponen penopangnya, hanya dua yang mengalami proyeksi kenaikan yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, dua komponen lain yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain, serta pendapatan asli daerah.

Selain itu, untuk belanja daerah dalam berbagai komponennya juga mengalami penurunan, seperti belanja tidak langsung, dalam rancangan APBD 2017 diproyeksi sebesar Rp729,976 miliar, atau dibandingkan dengan APBD 2016, jumlah itu menurun sebesar Rp63,732 miliar, berkurang 8,03%.

Sama halnya dengan belanja langsung dalam R-APBD 2017 sebesar Rp464,880 miliar, dibandingkan dengan APBD 2016 sebesar Rp529,727 miliar, jumlah belanja langsung ini mengalami penurunan sebesar Rp64,846 miliar atau berkurang 12,24%.

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini Cara BPK Audit LKPP 2019

Sementara itu, pada sektor pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, terkhusus dalam komponen penyertaan modal (investasi) daerah, justru angkanya mengalami peningkatan, yakni dirancang Rp7,6 miliar pada APBD 2017. (Gfa)

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah,
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 26 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:48 WIB
KONSULTASI
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:35 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI