Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PAD Turun, Pemkab Harus Lunasi Utang

0
0

BATURAJA, DDTCNews- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatra Selatan pada 2017 terbebani utang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan dipatok turun sebesar Rp23,5 miliar.

Sekretaris DPRD OKU Herizal Amri mengatakan Pemkab diwajibkan membayar utang 2016 sebagaimana hasil rapat paripurna pembahasan Raperda OKU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Sabtu (12/11) lalu.

"Target proyeksi PAD 2017 sebesar Rp81,66 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp104,632 miliar, target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,566 miliar atau berkurang 22,52%," ungkapnya.

Baca Juga: Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

Dari empat komponen penopangnya, hanya dua yang mengalami proyeksi kenaikan yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, dua komponen lain yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain, serta pendapatan asli daerah.

Selain itu, untuk belanja daerah dalam berbagai komponennya juga mengalami penurunan, seperti belanja tidak langsung, dalam rancangan APBD 2017 diproyeksi sebesar Rp729,976 miliar, atau dibandingkan dengan APBD 2016, jumlah itu menurun sebesar Rp63,732 miliar, berkurang 8,03%.

Sama halnya dengan belanja langsung dalam R-APBD 2017 sebesar Rp464,880 miliar, dibandingkan dengan APBD 2016 sebesar Rp529,727 miliar, jumlah belanja langsung ini mengalami penurunan sebesar Rp64,846 miliar atau berkurang 12,24%.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Sementara itu, pada sektor pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, terkhusus dalam komponen penyertaan modal (investasi) daerah, justru angkanya mengalami peningkatan, yakni dirancang Rp7,6 miliar pada APBD 2017. (Gfa)

"Target proyeksi PAD 2017 sebesar Rp81,66 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp104,632 miliar, target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,566 miliar atau berkurang 22,52%," ungkapnya.

Baca Juga: Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

Dari empat komponen penopangnya, hanya dua yang mengalami proyeksi kenaikan yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, dua komponen lain yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain, serta pendapatan asli daerah.

Selain itu, untuk belanja daerah dalam berbagai komponennya juga mengalami penurunan, seperti belanja tidak langsung, dalam rancangan APBD 2017 diproyeksi sebesar Rp729,976 miliar, atau dibandingkan dengan APBD 2016, jumlah itu menurun sebesar Rp63,732 miliar, berkurang 8,03%.

Sama halnya dengan belanja langsung dalam R-APBD 2017 sebesar Rp464,880 miliar, dibandingkan dengan APBD 2016 sebesar Rp529,727 miliar, jumlah belanja langsung ini mengalami penurunan sebesar Rp64,846 miliar atau berkurang 12,24%.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Sementara itu, pada sektor pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, terkhusus dalam komponen penyertaan modal (investasi) daerah, justru angkanya mengalami peningkatan, yakni dirancang Rp7,6 miliar pada APBD 2017. (Gfa)

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah,
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA