Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pabrik Baterai Mobil Listrik Mulai Dibangun, Jokowi Tebar Insentif

A+
A-
0
A+
A-
0
Pabrik Baterai Mobil Listrik Mulai Dibangun, Jokowi Tebar Insentif

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia. Pabrik ini menjadi sentra produksi baterai listrik pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Jokowi mengatakan pembangunan pabrik baterai tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan hilirisasi industri. Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi industri hingga dapat keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, sekaligus melepaskan ketergantungan terhadap produk impor.

"Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi," katanya, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Jokowi mengatakan nilai investasi pabrik baterai kendaraan listrik tersebut mencapai US$1,1 miliar. Menurutnya, pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik.

Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada investor. Di sisi lain, pemerintah selalu terbuka atas berbagai inisiatif kerja sama dengan negara-negara sahabat.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah berupaya menarik lebih banyak investasi hilirisasi industri dalam beberapa tahun terakhir. BKPM bahkan membantu semua proses investasi tersebut hingga akhirnya pembangunan pabrik dimulai.

Baca Juga: Banyak Insentif, Investasi Kendaraan Listrik Diharapkan Makin Menarik

"Jadi mereka cuma membawa modal, membawa teknologi, dan membuat pasar. Sementara izin dan insentif, kami pemerintah Indonesia yang mengurus ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Selain baterai, sejak 2020 juga sudah ada realisasi investasi pabrik kendaraan listrik oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan. Bahlil memperkirakan produksi kendaraan listrik dapat mulai dilakukan pada Mei 2022.

Pemerintah memasukkan investasi pada pengolahan nikel, termasuk baterai kendaraan listrik, ke dalam daftar 17 sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal. Investor yang mengajukan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko (OSS-RBA) akan langsung ditawari insentif fiskal dan nonfiskal.

Baca Juga: Pacu Industri Mobil Listrik, Pemberian Insentif Pajak Bakal Jorjoran

BKPM juga mempermudah akses ke perizinan usaha. Semua izin usaha yang harus mendapat izin di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat langsung diurus melalui layanan satu atap OSS-RBA. (sap)

Topik : insentif fiskal, kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, BKPM, izin usaha, OSS, mobil listrik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 16 September 2021 | 10:54 WIB
Kebijakan ini harus didukung secara kolektif oleh berbagai pelaku industri. Selain untuk meningkatkan investasi, juga dapat mendukung infrastruktur khususnya mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Agustus 2021 | 11:24 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Alkes Tembus Rp799 Miliar

Kamis, 12 Agustus 2021 | 14:30 WIB
KEMUDAHAN BERUSAHA

Bahlil: Hambat Izin Usaha Itu Sama Saja Menahan Penerimaan Pajak

Rabu, 11 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

7 Jenis Fasilitas Perpajakan yang Dapat Diajukan Melalui OSS

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak