Pekerja melipat pakaian jadi sebelum dikirim ke konsumen. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri padat karya di tengah berbagai dinamika perekonomian dunia.
Muhammad Kholid mengatakan kebijakan tarif bea masuk di Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan ketidakpastian pada perdagangan global. Dalam situasi tersebut, lanjutnya, industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) berisiko mengalami tekanan yang paling berat.
"Kami ingin ada keberpihakan kepada industri," katanya dikutip pada Sabtu (26/4/2025).
Muhammad Kholid mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif fiskal untuk membantu industri padat karya mempertahankan usahanya. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan pembiayaan agar industri mampu terus berkembangan.
Di sisi lain, dia juga memberikan catatan agar pemerintah dalam bernegosiasi dengan AS tetap mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, negosiasi tidak boleh menurunkan daya saing industri di dalam negeri, terutama padat karya.
"Jangan sampai dalam proses negosiasi nanti itu justru merugikan kepentingan nasional kita, khususnya industri lokal," ujarnya.
Sebelumnya, AS mengumumkan pengenaan tarif impor resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Atas barang impor dari Indonesia, AS mengenakan  bea masuk resiprokal sebesar 32%.
Kebijakan tarif AS ini semula dijawalkan mulai berlaku pada 9 April 2025, tetapi kemudian ditunda selama 90 hari.
Guna menegosiasikan kebijakan bea masuk resiprokal tersebut, pemerintah Indonesia telah menggelar pertemuan dengan perwakilan dari AS dan menawarkan beragam kemudahan bagi perusahaan AS. Saat ini, negosiasi telah masuk pada tingkat teknis. (dik)
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews