BERITA TERKINI
Pengunjung melihat mobil listrik yang dipamerkan di pusat perbelanjaan. ANTARA FOTO/Arnas Padda/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Penjualan mobil penumpang dilaporkan mengalami penurunan pada kuartal I/2025 meski pemerintah telah menawarkan insentif pajak.
Merujuk data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan penjualan mobil wholesale sebesar 4,74% pada kuartal I/2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan penjualan mobil menjadi salah satu peristiwa yang dicatat karena terkait dengan aktivitas konsumsi masyarakat.
"Penjualan wholesale sepeda motor dan mobil penumpang serta nilai impor barang konsumsi mengalami kontraksi," katanya, Senin (5/5/2025).
GAIKINDO mencatat penjualan mobil wholesales pada kuartal I/2025 sebanyak 205.160 unit. Angka ini turun 4,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 215.250 unit.
Sementara itu, penjualan mobil secara ritel yang sebanyak 210.483 unit juga turun 8,9% dari periode yang sama 2024 sebanyak 231.027 unit.
Dalam mendorong konsumsi masyarakat pada 2025, pemerintah sebetulnya telah memberikan berbagai insentif pajak kepada masyarakat. Di sektor otomotif, pemerintah memberikan insentif PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik.
Melalui PMK 12/2025, pemerintah memberikan PPN DTP atas PPN yang terutang atas penyerahan mobil dan bus listrik kepada pembeli untuk tahun anggaran 2025. Mobil dan bus yang diberikan PPN DTP harus memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Kriteria nilai TKDN untuk mobil listrik adalah paling rendah 40%; bus listrik paling rendah 40%; dan bus listrik paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.
PPN DTP atas penyerahan mobil dan bus listrik yang memenuhi kriteria nilai TKDN paling rendah 40% adalah sebesar 10% dari harga jual, sehingga konsumen membayar PPN sebesar 2%.
Sementara itu, PPN yang ditanggung pemerintah atas bus yang memenuhi kriteria nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40% hanya sebesar 5% dari harga jual. Artinya, PPN yang dibayar konsumen adalah 7%.
Di sisi lain, Pasal 14 PMK 12/2025 menyatakan PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan beremisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) tertentu oleh PKP akan ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025.
LCEV tertentu yang dimaksud tersebut meliputi mobil full hybrid; mild hybrid; dan/atau plug in hybrid, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP 73/2019 s.t.d.d. PP 74/2021. Atas penyerahan mobil hybrid ini terutang PPnBM sebagaimana diatur dalam PP 73/2019 s.t.d.d. PP 74/2021 dengan tarif sebesar 3% dari harga jual. (dik)
