Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Orientasi Bukan pada Penerimaan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Orientasi Bukan pada Penerimaan Pajak

Ilustrasi.

BERPIJAK dari masalah ketidakadilan, pemerintah mengatur ulang ketentuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. DPR pun menyetujuinya. Pengaturan ulang menjadi salah satu poin perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam pengaturan sebelumnya, natura dan/atau kenikmatan bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai penerima. Imbalan dalam bentuk barang selain uang serta hak atas pemanfaatan fasilitas atau pelayanan dikecualikan dari objek pajak bagi penerimanya.

Sayangnya, menurut pemerintah, natura dan/atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak cenderung dinikmati high level employee. Mereka cenderung menerima tambahan tunjangan di luar gaji berupa uang. Contohnya seperti mobil, rumah, akomodasi pariwisata, dan biaya pendidikan.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Ketidakadilan muncul ketika pegawai lain yang hanya menerima gaji berupa uang. Tentu saja penghasilan itu merupakan objek pajak. Atas penghasilan yang diterima, otomatis terutang pajak. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.

Dalam ketentuan yang baru, pada prinsipnya natura dan/atau kenikmatan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi penerima. Secara umum, kebijakan menjadi lebih adil karena apapun bentuk penghasilannya akan menjadi objek pajak.

Tentu saja argumentasi untuk memunculkan keadilan tidak terlepas dari potensi peningkatan penerimaan pajak. Apalagi, layer tarif PPh orang pribadi diubah. Salah satunya dengan menambah layer tarif tertinggi sebesar 35%. Kita tahu juga, tarif PPh badan sudah turun dari 25% menjadi 22%.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Perbedaan tarif yang cukup besar memang berpotensi memengaruhi pilihan perilaku dan keputusan bisnis wajib pajak. Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lebih menguntungkan bagi wajib pajak daripada dalam bentuk tunai. Kondisi itu juga telah ditangkap pemerintah.

Robert Turner dari Colgate University, dalam tulisan Fringe Benefits di Urban Institute, menyatakan banyak ekonom dan pakar pajak percaya efisiensi dan pemerataan akan meningkat dengan adanya fringe benefit tax. Potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar juga dapat ditingkatkan.

Dari sini kita juga tidak bisa melepaskan konteks konsolidasi fiskal yang berjalan. Upaya untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu dukungan pajak. Pemajakan atas natura dan/atau kenikmatan bisa jadi salah satu yang dioptimalkan.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Mungkin perlu hitungan lebih lanjut mengenai besaran potensinya. Namun, seharusnya hal itu seharusnya bukan pertimbangan utama pemerintah. Artinya, potensi penerimaan seharusnya tidak menjadi fokus utama dalam mereformasi sistem pajak terkait dengan natura dan/atau kenikmatan.

Fokus yang tepat akan menentukan kebijakan final. Apalagi, UU PPh s.t.d.d UU HPP juga masih memberikan pengecualian dari objek pajak atas beberapa jenis natura dan/atau kenikmatan. Ketentuan teknis lebih lanjut juga akan dijabarkan dalam aturan turunan.

Dengan memegang fokus pertimbangan dan tujuan kebijakan yang tepat, pemerintah diharapkan juga akan tepat – meskipun tidak ideal – dalam menentukan ketentuan teknis. Robert Turner menyatakan salah satu alasan fringe benefit keluar dari basis pajak adalah kekhawatiran atas kompleksitas administrasi untuk memasukkan nilai sebagai bagian dari penghasilan kena pajak.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Avery Katz dan Gergory Mankiw, dalam tulisannya berjudul How Should Fringe Benefits be Taxed? menyatakan terdapat 3 alasan perusahaan memberikan natura kepada pekerja. Pertama, natura dapat berkontribusi bagi produktivitas perusahaan.

Kedua, natura berupa produk sampingan perusahaan dapat memberikan manfaat tambahan bagi pekerja untuk memperoleh produk dengan biaya lebih rendah daripada harga ritel. Ketiga, natura dipakai untuk praktik penghindaran pajak.

Bisa jadi ada alasan lain dari perusahaan. Namun, yang jelas, dari berbagai indikasi alasan tersebut, pemangku kebijakan harus bisa meramu ketentuan yang tepat. Jangan sampai, kebijakan baru ini justru mendistorsi, bahkan menambah beban pelaku usaha.

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Pemilahan kriteria natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak perlu dilakukan dengan hati-hati. Perlu dipastikan juga apakah natura dan/atau kenikmatan itu berdampak pada kegiatan usaha atau hanya bermanfaat bagi penerima. Kembali lagi, orientasinya pada keadilan, bukan penerimaan. (kaw)

Topik : tajuk, tajuk pajak, UU HPP, pajak, reformasi perpajakan, UU PPh, natura, kenikmatan, FBT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:00 WIB
FILIPINA

DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Dukung Ketahanan Energi, DJBC Berikan Sederet Fasilitas Kepabeanan

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020