LAPORAN OECD

OECD: Makin Banyak Otoritas Pajak yang Menerapkan SPT Prepopulated

Muhamad Wildan | Jumat, 29 September 2023 | 14:30 WIB
OECD: Makin Banyak Otoritas Pajak yang Menerapkan SPT Prepopulated

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis.

JAKARTA, DDTCNews - Fitur pengisian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi secara prepopulated semakin banyak dimanfaatkan otoritas pajak guna mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban pelaporan SPT.

Merujuk pada laporan terbaru OECD bertajuk Tax Administration 2023, sekitar 87,9% dari total otoritas pajak yang disurvei telah menyediakan fitur SPT prepopulated guna mempermudah wajib pajak orang pribadi menunaikan kewajiban pengisian dan pelaporan pajak.

"Dalam bentuknya yang paling canggih, SPT telah terisi lengkap secara otomatis atas sebagian besar jenis penghasilan yang terutang PPh orang pribadi," tulis OECD dalam laporannya, dikutip pada Jumat (29/9/2023).

Baca Juga:
Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Dalam menyediakan SPT prepopulated, otoritas harus memiliki data yang cukup untuk mendukung implementasi fitur tersebut. Data-data yang dibutuhkan untuk mendukung SPT prepopulated antara lain data upah, pensiun, bunga, dividen, hingga capital gain.


Berdasarkan catatan OECD, sekitar 86% otoritas menggunakan data gaji guna mendukung SPT prepopulated. Lalu, sekitar 76% otoritas yang menyediakan SPT prepopulated mampu mengisikan data penghasilan pensiun secara otomatis dalam SPT wajib pajak.

Baca Juga:
Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

Namun, pemanfaatan data penghasilan berupa bunga, dividen, dan capital gain guna mendukung fitur SPT prepopulated masih tergolong minim.

Selain itu, masih banyak otoritas yang belum bisa menyediakan fitur pengisian pengurang penghasilan bruto secara otomatis. Otoritas yang telah menyediakan SPT prepopulated atas biaya pengurang pajak seperti sumbangan, premi asuransi, iuran pensiun, dan biaya lainnya belum mencapai 50%.

Guna menambah jenis penghasilan yang dapat terisi otomatis, OECD menilai landasan hukum yang kuat diperlukan sehingga otoritas pajak bisa memperoleh data pihak ketiga dan menggunakan data tersebut untuk mendukung SPT prepopulated.

Baca Juga:
Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Selain itu, otoritas juga perlu mengembangkan sistem electronic invoicing sehingga SPT prepopulated dapat diselenggarakan secara penuh. Tidak hanya untuk mendukung pengisian SPT wajib pajak orang pribadi, tetapi juga SPT wajib pajak badan dan SPT PPN.

Bila terus dikembangkan, fitur SPT prepopulated bahkan bisa digunakan untuk mencegah kesalahan penghitungan dan menekan ketidakpatuhan wajib pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah