LAPORAN OECD

OECD: Lebih dari 40 Negara Komit Terapkan Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Rabu, 17 Mei 2023 | 17:00 WIB
OECD: Lebih dari 40 Negara Komit Terapkan Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

NIIGATA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) optimistis pajak minimum global dengan tarif 15% akan diterapkan secara global mulai tahun depan.

Hingga pertengahan 2023, OECD mencatat sudah ada lebih dari 40 yurisdiksi yang menyatakan komitmennya untuk mengadopsi Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) guna menerapkan pajak minimum global ataupun pajak minimum domestik.

"Ini artinya pajak minimum global telah menjadi kenyataan. Yurisdiksi-yurisdiksi lain diperkirakan akan mengadopsi Pilar 2 dalam waktu dekat," tulis OECD dalam laporannya berjudul 2023 Progress Report on Tax Co-operation for the 21st Century, dikutip pada Rabu (17/5/2023).

Baca Juga:
Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Dengan hadirnya Pilar 2, perusahaan multinasional untuk pertama kalinya akan dikenai pajak dengan basis yang sama dan tarif efektif minimum yang sama secara global.

Untuk mendukung pelaksanaan pajak minimum global, OECD sedang menyiapkan format GloBE Information Return (GIR). Nanti, perusahaan multinasional harus melaporkan informasi perpajakan ke dalam GIR.

Data yang dilaporkan oleh ultimate parent entity ke dalam GIR akan dipertukarkan dengan yurisdiksi-yurisdiksi lain guna meminimalisasi asimetri informasi antar-otoritas pajak.

Baca Juga:
Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Biaya kepatuhan yang ditanggung perusahaan multinasional juga akan berkurang. Dengan adanya GIR, perusahaan multinasional tidak dibebani kewajiban pelaporan pajak dalam format yang berbeda-beda pada setiap yurisdiksi.

Pelaporan pajak menggunakan format GIR ini akan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini tidak hanya mempermudah grup perusahaan multinasional melaporkan kewajiban pajaknya, tetapi juga bagi otoritas pajak antaryurisdiksi saat mempertukarkan informasi yang dilaporkan dalam GIR.

OECD saat ini sedang mengembangkan standar XML tersendiri guna memperlancar pertukaran data dan informasi perpajakan ketika Pilar 2 resmi diimplementasikan pada tahun depan.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sejalan dengan itu, OECD memperkirakan penerimaan pajak secara global akan naik sampai dengan US$220 miliar seiring dengan diimplementasikannya kebijakan Pilar 2 tersebut.

Menurut OECD, mayoritas tambahan penerimaan pajak tersebut akan dinikmati oleh negara sumber mengingat Pilar 2 juga mengatur tentang pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum top up tax (QDMTT).

Dengan QDMTT, negara sumber yang notabene merupakan negara berkembang berhak mengenakan top-up tax terlebih dahulu atas penghasilan yang diterima oleh grup perusahaan multinasional di yurisdiksinya.

Baca Juga:
Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Menanggapi laporan OECD, menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G-7 melalui communique-nya menyatakan terus mendukung upaya-upaya Inclusive Framework dalam menciptakan implementasi Pilar 2 yang konsisten secara global.

Sebagai informasi, negara-negara anggota Inclusive Framework menyepakati untuk menerapkan pajak minimum global dengan tarif efektif minimal sebesar 15%.

Bila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional di suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Ketentuan ini berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta.

Guna mengimplementasikan pajak minimum global, setiap yurisdiksi perlu mengadopsi aturan pajak tersebut sesuai dengan model rules melalui ketentuan domestiknya masing-masing. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang