Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

NJOP Bangunan Diupdate, Warga Resahkan Kenaikan PBB 2018

0
0

LAMONGAN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini mulai melakukan penyesuaian pada nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB). Pasalnya, nilai bangunan di wilayah ini belum pernah disesuaikan sejak tahun 1994.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan Hery Pranoto mengatakan penyesuaian itu dilakukan hanya terhadap bangunan saja. Sementara tanah tidak dilakukan penyesuaian dan tetap menggunakan survei tahun 2016.

“Kenaikan PBB pada tahun 2018 ini didasari oleh penyesuaian komponen NJOP. Tahun ini kami menggunakan data terbaru yakni hasil survei tahun 2017, karena data sebelumnya masih memakai data dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama tahun 1994,” katanya di Kabupaten Lamongan, Selasa (24/4).

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Dikabarkan, penyesuaian atau peningkatan nilai bangunan di Kabupaten Lamongan cukup mengkhawatirkan masyarakat setempat. Kekhawatiran itu disebabkan karena sudah 25 tahun nilai bangunan tidak mengalami perubahan, sehingga cukup mengejutkan masyarakat.

Selain dikejutkan dengan peningkatan nilai bangunan terhadap PBB, warga juga merasa khawatir terhadap tanah yang baru saja didirikan bangunan justru akan mendapat peningkatan nilai yang cukup tinggi. Padahal sebelumnya tanah tersebut hanya berupa lahan kosong tanpa didirikan bangunan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Bapenda Kabupaten Lamongan akhirnya menunda pemungutan PBB hingga akhir Juli 2018 terhadap tanah yang baru saja didirikan bangunan, seiring menunggu tim yang telah dibentuk Bapenda untuk melakukan verifikasi faktual atau pembaruan data ke lapangan.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Adapun Camat Solokuro Anton Sujarwo menjelaskan tidak seluruh warga Solokuro yang terkena imbas kenaikan tarif PBB bisa mengajukan perbaikan data. Tapi ada pula warga yang terkena imbas kenaikan tarif cukup tinggi tapi tidak mengajukan perbaikan data, karena tanahnya kini sudah didirikan bangunan.

“Bapenda akan langsung turun ke lapangan setelah mendapat pengajuan verifikasi ulang oleh warga yang merasa keberatan tarif PBB-nya dinaikkan. Dari hasil verifikasi itu, nantinya semua pengajuan akan disetujui oleh Bapenda dan akan dilakukan pengecekan ke lapangan,” papar Anton seperti dilansir cakrawala.co. (Amu)

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

“Kenaikan PBB pada tahun 2018 ini didasari oleh penyesuaian komponen NJOP. Tahun ini kami menggunakan data terbaru yakni hasil survei tahun 2017, karena data sebelumnya masih memakai data dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama tahun 1994,” katanya di Kabupaten Lamongan, Selasa (24/4).

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Dikabarkan, penyesuaian atau peningkatan nilai bangunan di Kabupaten Lamongan cukup mengkhawatirkan masyarakat setempat. Kekhawatiran itu disebabkan karena sudah 25 tahun nilai bangunan tidak mengalami perubahan, sehingga cukup mengejutkan masyarakat.

Selain dikejutkan dengan peningkatan nilai bangunan terhadap PBB, warga juga merasa khawatir terhadap tanah yang baru saja didirikan bangunan justru akan mendapat peningkatan nilai yang cukup tinggi. Padahal sebelumnya tanah tersebut hanya berupa lahan kosong tanpa didirikan bangunan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Bapenda Kabupaten Lamongan akhirnya menunda pemungutan PBB hingga akhir Juli 2018 terhadap tanah yang baru saja didirikan bangunan, seiring menunggu tim yang telah dibentuk Bapenda untuk melakukan verifikasi faktual atau pembaruan data ke lapangan.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Adapun Camat Solokuro Anton Sujarwo menjelaskan tidak seluruh warga Solokuro yang terkena imbas kenaikan tarif PBB bisa mengajukan perbaikan data. Tapi ada pula warga yang terkena imbas kenaikan tarif cukup tinggi tapi tidak mengajukan perbaikan data, karena tanahnya kini sudah didirikan bangunan.

“Bapenda akan langsung turun ke lapangan setelah mendapat pengajuan verifikasi ulang oleh warga yang merasa keberatan tarif PBB-nya dinaikkan. Dari hasil verifikasi itu, nantinya semua pengajuan akan disetujui oleh Bapenda dan akan dilakukan pengecekan ke lapangan,” papar Anton seperti dilansir cakrawala.co. (Amu)

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata
Topik : Pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, kabupaten lamongan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU