Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Pemerintah Australia menegaskan tidak akan memilih pengenaan pajak karbon sebagai upaya memitigasi perubahan iklim. Otoritas tetap bersikukuh meski desakan datang dari sejumlah kelompok.

Menteri Energi Angus Taylor mengatakan warga Australia tetap berkomitmen mengatasi persoalan emisi karbon tetapi tidak dengan cara mengenakan pajak karbon. Menurutnya, alternatif yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

"Ada banyak ide [mengatasi perubahan iklim], tapi pajak karbon bukan tujuan kita," katanya, dikutip Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Taylor mengatakan publik Australia tidak ingin mengeluarkan biaya energi yang lebih besar karena pengenaan pajak karbon pada industri. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan strategi agar penanganan isu perubahan iklim berjalan tanpa membebani masyarakat luas.

Saat ini, Taylor tengah menyerukan sektor korporasi agar mencocokkan data emisi mereka dengan Commonwealth’s transparency. Menurutnya, semua perusahaan di Australia memiliki komitmen yang baik untuk menangani persoalan lingkungan bersama-sama.

Dia menjelaskan pemerintah berencana merilis data produksi emisi setiap kuartal. Dengan metode tersebut, produksi emisi oleh korporasi di Australia akan lebih terkontrol.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

"Kami tidak ingin melihat industri-industri itu rusak parah. Mereka hanya perlu beradaptasi," ujarnya, dilansir theaustralian.com.au.

Parlemen pada masing-masing negara bagian di Australia telah menyusun langkah untuk mencapai net-zero emission. Meski demikian, parlemen Queensland juga mendesak Perdana Menteri Scott Morrison membuat komitmen yang lebih tegas untuk penanganan isu perubahan iklim menjelang KTT Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, bulan depan.

Adapun hingga kini, Morrison belum mengkonfirmasi jalur yang dipilih pemerintah untuk mencapai net-zero emission maupun kehadirannya dalam KTT Perubahan Iklim.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Sebagai informasi, pemerintah Australia pernah mengenakan pajak karbon pada 2012 dengan menyasar perusahaan penghasil emisi tertinggi. Perusahaan tersebut harus membayar AU$23 per ton emisi karbon yang dihasilkan. Meski demikian, senat memutuskan membatalkan kebijakan tersebut hanya dalam setahun setelahnya. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak karbon, emisi, efek rumah kaca, Australia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak